Herman Khaeron

Berita

Demokrat Belum Satu Suara soal Wacana Pilkada Melalui DPRD

Internal Partai Demokrat belum satu suara mengenai wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

6 hari lalu
Demokrat Ikut Prabowo, Herman Khaeron: Pilkada Via DPRD Patut Dipertimbangkan

Sekjen Demokrat menilai wacana pilkada melalui DPRD harus dipertimbangkan secara serius dalam rangka efektivitas pemerintahan daerah.

7 hari lalu
Jokowi Sebut Proyek Whoosh Investasi Sosial, Anggota DPR: Tapi Ini Rugi, Siapa yang Mau Bayar?

DPR merespons pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh adalah investasi sosial.

Jumat, 31 Oktober 2025
Diduga Ada Mark Up, Legislator Demokrat Desak BPK Audit Proyek Kereta Whoosh

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mendorong, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit proyek kereta cepat Whoosh.

Jumat, 31 Oktober 2025
Demokrat Sebut Proyek Whoosh Rugi Rp 2 T per Tahun, Pemerintah Harus Putuskan Siapa yang Tanggung

Herman menilai pemerintah harus segera menentukan pihak yang akan menanggung beban kerugian proyek kereta cepat agar tidak berlarut-larut.

Jumat, 31 Oktober 2025
Soal Kereta Cepat Whoosh Disebut Investasi Sosial, Anggota DPR Bilang Begini

Menurut dia, sejak awal proyek Whoosh merupakan proyek bisnis yang dikelola oleh BUMN, bukan pemerintah secara langsung.

Rabu, 29 Oktober 2025
Momen Dasco, Ibas Hingga Saan Mustopa Ngobrol dan Tertawa Bareng di Meja Bundar Munas VI PKS

Ada botol air mineral dan gelas juga tersaji di atas meja. Mereka tampak berbincang sejumlah topik sebelum masuk ke ballroom hotel tempat Munas VI PKS

Minggu, 28 September 2025
DPR Bicara Peluang Kepala Danantara Rangkap Jabatan Kepala Badan Penyelenggara BUMN

Pembahasan revisi regulasi tentang penyelenggaraan badan usaha milik negara (BUMN) masih berlangsung di Panitia Kerja (Panja) bersama pemerintah.

Jumat, 26 September 2025
Legislator Demokrat Ungkap Semua Fraksi di DPR Sepakat Status Kementerian BUMN Berubah Jadi Badan

Herman Khaeron, menegaskan revisi UU BUMN akan membawa sejumlah perubahan mendasar, termasuk perubahan status Kementeterian BUMN.

Kamis, 25 September 2025
Anggota Komisi VI DPR: Revisi UU BUMN Harus Sinkron dengan Putusan MK Soal Rangkap Jabatan Komisaris

Herman Khaeron, menegaskan pembahasan Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) harus memperhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kamis, 25 September 2025
Demokrat Kritik Menkeu Purbaya: Pejabat Harusnya Menenangkan Rakyat

Herman Khaeron menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menuai sorotan publik di awal masa jabatannya.

Rabu, 10 September 2025
BREAKING NEWS: Presiden Prabowo Panggil Semua Ketua Umum Parpol ke Istana Negara

Presiden memanggil seluruh ketua umum partai politik ke Istana Negara, Jakarta, usai aksi demonstrasi.

Minggu, 31 Agustus 2025
Sekjen Demokrat Bantah Beri Sinyal AHY Siap Maju di Pilpres 2029

Herman Khaeron menegaskan pemberitaan yang menyebut dirinya memberi sinyal AHY akan maju dalam Pilpres 2029 adalah tidak benar.

Kamis, 14 Agustus 2025
Sekjen Demokrat Respons Keunggulan Matius Fakhiri-Aryoko pada Pilgub Papua Versi Hitung Cepat

Sekjen Demokrat harap pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2024 dapat bertahan sampai KPU mengumumkan hasil resmi.

Jumat, 8 Agustus 2025
Demokrat Anggap Polemik Partai Biru dalam Kasus Ijazah Jokowi Sudah Selesai

Herman Khaeron menganggap, isu "partai biru" sebagai dalang dalam dugaan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah selesai

Selasa, 5 Agustus 2025
Sekjen Partai Demokrat Setuju Pengibaran Bendera One Piece Ditertibkan

Herman Khaeron setuju adanya penertiban terhadap pengibaran bendera bajak laut One Piece, jelang Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus

Selasa, 5 Agustus 2025
NasDem Usul Gibran Berkantor di IKN, Demokrat: Pemerintah yang Punya Rencana dan Kewenangan

Demokrat tanggapi usulan Partai NasDem agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai berkantor di IKN Kalimantan Timur.

Selasa, 22 Juli 2025
Sekjen Demokrat Ungkap Kondisi Terkini SBY: Sudah Sehat dan Pulang ke Cikeas

Berikut kabar terkini Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang sempat menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto.

Selasa, 22 Juli 2025
Demokrat Mau Usung Lagi Paslon yang Didiskualifikasi MK Karena Politik Uang di Pilkada Barito Utara

Demokrat saat ini masih mempelajari secara mendalam isi putusan MK yang mendiskualifikasi seluruh pasangan calon peserta Pilkada Barito Utara 2024

Kamis, 15 Mei 2025
Demokrat Respons Megawati Soal Ganti Pemimpin Ganti Kebijakan: Konsekuensi Dari Pemilihan Langsung

Demokrat menanggapi Megawati Soekarnoputri yang menyoroti soal sistem pemerintahan Indonesia yang selalu berganti kebijakan saat pemerintahan baru

Jumat, 9 Mei 2025

1 2 3 4 ⟩⟫

Berita Terkini

Alasan Keamanan, Wapres Gibran Batal Kunjungi Yahukimo Papua Pegunungan

2 menit lalu
Bagan Jadwal Piala Asia U23 2026: Vietnam Hindari Jepang di 8 Besar, Korea Selatan Tunggu Grup D

3 menit lalu
Lansia Tewas Dianiaya Pemuda di Bandung, Istri Korban Mengaku Kecewa: 'Tak Ada Warga yang Menolong'

8 menit lalu
Roby Tremonti Akui Menikahi Aurelie Moeremans Lalu Berpisah Sejak 2013 Tanpa Perceraian

9 menit lalu
Laga Pertama Arbeloa dengan Real Madrid, Lawan Tim Segunda Division di Copa del Rey Malam Ini

19 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Herman Khaeron

Internal Partai Demokrat belum satu suara mengenai wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sekjen Demokrat menilai wacana pilkada melalui DPRD harus dipertimbangkan secara serius dalam rangka efektivitas pemerintahan daerah.

DPR merespons pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh adalah investasi sosial.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mendorong, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit proyek kereta cepat Whoosh.

Herman menilai pemerintah harus segera menentukan pihak yang akan menanggung beban kerugian proyek kereta cepat agar tidak berlarut-larut.

Menurut dia, sejak awal proyek Whoosh merupakan proyek bisnis yang dikelola oleh BUMN, bukan pemerintah secara langsung.

Ada botol air mineral dan gelas juga tersaji di atas meja. Mereka tampak berbincang sejumlah topik sebelum masuk ke ballroom hotel tempat Munas VI PKS

Pembahasan revisi regulasi tentang penyelenggaraan badan usaha milik negara (BUMN) masih berlangsung di Panitia Kerja (Panja) bersama pemerintah.

Herman Khaeron, menegaskan revisi UU BUMN akan membawa sejumlah perubahan mendasar, termasuk perubahan status Kementeterian BUMN.

Herman Khaeron, menegaskan pembahasan Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) harus memperhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Herman Khaeron menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menuai sorotan publik di awal masa jabatannya.

Presiden memanggil seluruh ketua umum partai politik ke Istana Negara, Jakarta, usai aksi demonstrasi.

Herman Khaeron menegaskan pemberitaan yang menyebut dirinya memberi sinyal AHY akan maju dalam Pilpres 2029 adalah tidak benar.

Sekjen Demokrat harap pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2024 dapat bertahan sampai KPU mengumumkan hasil resmi.

Herman Khaeron menganggap, isu "partai biru" sebagai dalang dalam dugaan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah selesai

Herman Khaeron setuju adanya penertiban terhadap pengibaran bendera bajak laut One Piece, jelang Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus

Demokrat tanggapi usulan Partai NasDem agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai berkantor di IKN Kalimantan Timur.

Berikut kabar terkini Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang sempat menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto.

Demokrat saat ini masih mempelajari secara mendalam isi putusan MK yang mendiskualifikasi seluruh pasangan calon peserta Pilkada Barito Utara 2024

Demokrat menanggapi Megawati Soekarnoputri yang menyoroti soal sistem pemerintahan Indonesia yang selalu berganti kebijakan saat pemerintahan baru