Breaking News:

Kepala BNPT: Perpres 7/2021 Kedepankan Langkah Pencegahan Tindakan Terorisme

Regulasi tersebut sempat menuai kritik lantaran  berbenturan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nom

Tribunnews/Irwan Rismawan
Anggota Densus 88 membawa terduga teroris dari Makassar setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (4/2/2021). Sebanyak 26 orang terduga teroris yaitu 19 orang dari Makassar dan 7 orang dari Gorontalo yang tergabung dalam Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Densus 88. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar angkat bicara perihal polemik penerbitan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahun 2020-2024.

Regulasi tersebut sempat menuai kritik lantaran  berbenturan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Menurut Boy Rafli, peraturan tersebut sengaja diterbitkan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka pencegahan ekstremisme di Indonesia. Regulasi tersebut mengedepankan aturan pencegahan radikalisasi nasional.

"Jadi ini sangat fokus intinya adalah terorisme merupakan sebuah kejahatan yang mengedepankan kekerasan atau kejahatan extraordinary. Bersifat transnasional. Karena korban dari kejahatan terorisme ini tidak mengenal usia tidak mengenal etnis tertentu tetapi siapa saja. Kita semua dimuka bumi di dunia ini hari ini sangat berpotensi menjadi korban kejahatan terorisme," kata Boy dalam diskusi daring, Jumat (5/2/2021).

Boy Rafli menerangkan Perpres tersebut juga merupakan kebijakan nasional yang berisikan upaya sistematis perlindungan negara terhadap seluruh warganya dari ancaman kejahatan tindak pidana terorisme. 

Dijelaskan Boy Rafli, langkah pencegahan ini tentunya dengan memaksimalkan tindakan yang bersifat lunak. Dengan kata lain, penindakan dapat dilakukan dengan mengedepankan pencegahan.

Baca juga: Dengan Perpres RI No 7 Tahun 2021 Tanggulangi Terorisme, BNPT Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan

"Di dalam Perpres ini hal-hal yang mengarah kepada langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah koordinasi, langkah-langkah peningkatan kapasitas di antara pemangku kepentingan. Kemudian mengedepankan partnership atau kemitraan baik itu dengan civil society yang ada di dalam luar negeri ataupun dalam negeri," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI melalui Wakil Ketua Fraksi Bidang Polhukam Sukamta mempertanyakan apa motif Presiden Jokowi melahirkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021. 

Perpres yang ingin melibatkan masyarakat dalam pelaporan terhadap permasalahan ekstrimisme di lingkungan sekitar ini mendapatkan kritikan beragam dari berbagai pihak, satu di antaranya F-PKS DPR RI.

Fraksi PKS DPR RI memberikan beberapa catatan kritis terkait Perpres Nomor 7 Tahun 2021. 

Halaman
123
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved