Breaking News:

NGO, Mahasiswa, dan Buruh Kritisi PP Komponen Cadangan

Justru, menurut mereka, Pemerintah dan DPR lebih baik fokus untuk memperkuat TNI sebagai komponen utama pertahanan. 

TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI
Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen Pertahanan Negara, tidak akan membiarkan aksi Terorisme menghantui dan mengancam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan daya cegah dan daya tangkal serta kecepatan bertindak dalam menanggulangi terjadinya aksi Terorisme. Hal tersebut disampaikan Komandan Komando Operasi Khusus (Dankoopssus) TNI Mayjen TNI Richard TH. Tampubolon, S.H., M.M., saat memimpin Apel Gelar Pasukan Latihan Penanggulangan Anti Teror (Latgultor) Satuan Aksi Khusus (Sataksus) TNI dalam Rangka Pengamanan VVIP TA 2020, bertempat di Pelabuhan JICT II Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (23/11/2020). TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Non Government Organization (NGO), mahasiswa, dan buruh mengkritisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UUPSDN) yang diteken Presiden Joko Widodo pada 12 Januari 2021 lalu. 

Mereka menilai PP yang menjadi dasar Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan melakukan perekrutan dan pelatihan calon Komponen Cadangan bukanlah hal yang mendesak untuk dilakukan. 

Justru, menurut mereka, Pemerintah dan DPR lebih baik fokus untuk memperkuat TNI sebagai komponen utama pertahanan. 

Hal tersebut disampaikan Andi Muhammad Rezaldy dari KontraS yang merupakan bagian dari koalisi.

"Pemerintah dan DPR sebaiknya fokus untuk memperkuat komponen utamanya yakni TNI dalam memodernisasi alutsista dan meningkatkan kesejahteraan prajuritnya guna mewujudkan tentara yang profesional, ketimbang membentuk komponen cadangan," kata Andi ketika dikonfirmasi pada Kamis (11/2/2021).

Andi mengatakan koalisi menilai langkah tersebut merupakan strategi kooptasi kekuasaan pada gerakan buruh dan mahasiswa. 

Baca juga: TB Hasanuddin Sebut Ada Prioritas Lebih Penting Ketimbang Pembentukan Komponen Cadangan

Hal itu karena, kata Andi, buruh dan mahasiswa yang sudah menjadi komponen cadangan akan dikenakan sanksi pidana (Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2019) apabila menolak mobilisasi untuk menghadapi ancaman dalam negeri dan luar negeri.

Keterlibatan buruh dan mahasiswa yang dipaksakan dalam mobilisasi komponen cadangan, kata Andi, akan rawan disalahgunakan untuk kepentingan rezim dengan dalih untuk menghadapi ancaman keamanan. 

"Kami memandang bahwa pembentukan Komponen Cadangan dengan menjadikan buruh dan mahasiswa sebagai subjek dari pelatihan dasar kemiliteran (Pasal 69 PP No. 3 tahun 2021 dan Pasal 37 UU PSDN) adalah bentuk strategi kooptasi kekuasaan pada gerakan buruh dan gerakan mahasiswa," kata Andi. 

Menurut koalisi, kata Andi, langkah tersebut akan menimbulkan sejumlah dampak di antaranya akan membuka ruang legalisasi milisi atau pamswakarsa untuk menghadapi masyarakatnya sendiri.

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved