Breaking News:

Penanganan Covid

Pemerintah Pasang Badan, Siap Tanggung Jawab Hukum Jika Terjadi KIPI Usai Vaksinasi

Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi

WARTAKOTA/Nur Ichsan
Sebanyak 120 tenaga kesehatan di PMI Kota Tangerang, menerima suntikan vaksin covid-19.tahap kedua, Kamis (11/2021). Para nakes ini menjadi kalangan yang menerima prioritas vaksinasi Covid-19, karena mereka merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19 yang sangat rentan terpapar Covid-19. (WARTAKOTA/Nur Ichsan) 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Perpres tersebut merupakan perubahan atau revisi dari Perpres 99 tahun 2020.

Dalam Perpres tentang vaksin yang baru tersebut terdapat pasal tambahan yakni 11A yang mengatur mengenai pengambilalihan tanggungjawab hukum oleh pemerintah dari penyedia vaksin terhadap keamanan (safety), mutu (qulaity), dan khasiat (eefficacy)/imuno genisitas.

"Dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyedianya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum,Pemerintah mengambilalih tanggung jawab hukum penyedia Vaksin COVID-19 termasuk terhadap keamanan (safety),  mutu (quality), dan khasiat (efficacy)/Imunogenisitas," bunyi pasal 11A ayat 1 Perpres tersebut dikutip Tribunnews.com,  Sabtu, (13/2/2021).

Baca juga: Kemenkes : Vaksinasi Covid-19 Lansia Bersamaan dengan Petugas Pelayanan Publik

Meskipun demikian pengambilalihan tanggungjawab hukum oleh pemerintah dari penyedia vaksin tersebut dilakukan sepanjang proses produksi dan distribusi telah memenuhi cara pembuatan obat yang baik dan /atau cara distribusi obat yang baik.

Baca juga: Kemenkes: 81 Ribu Vaksinator Disiapkan untuk Vaksinasi Petugas Pelayanan Publik

Selain itu pengambilalihan tanggungjawabhukum tersebut dilakukan sampai dengan pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 dan penetapan bencana non-alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pengambilalihan tanggungjawab tersebut juga berlaku apabila apabila terjadi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang vaksinasinya dilakukan pada masa kedaruratan Covid-19. Meskipun KIPI terjadi usai keadaan darurat dicabut.

Pengambilalihan tanggungjawab hukum oleh pemerintah tersebut berlaku bagi vaksin yang pengadaanya dilakukan pada masa kedaruratan Covid-19.

"Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian/kontrak,"bunyi ayat 6 pasal 11 A.

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved