Breaking News:

Penanganan Covid

Satgas Covid-19: Vaksinasi di KPK Sudah Melalui Pertimbangan yang Berbasis Data

Wiku menekankan, dalam menyelenggarakan setiap program vaksinasi diputuskan setelah melalui pertimbangan yang presisi dan berbasis data.

Tribunnews/Irwan Rismawan
Petugas medis menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/2/2021). Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap seluruh insan KPK, tahanan, para jurnalis, dan pihak eksternal di lingkungan KPK. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan pemberian vaksin di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mencegah meluasnya penularan di lingkungan lembaga antirasuah tersebut.

Hal ini dijelaskan menyusul berbagai pemberitaan media massa mengabarkan tentang pelaksanaan vaksinasi di lingkungan KPK, yang diselenggarakan selama lima hari terhitung sejak 18 Februari 2021 bertempat di Gedung KPK, Jakarta.

Diketahui peserta vaksinasi ialah pihak internal KPK termasuk pihak eksternal yang berada di lingkungan KPK.

"Vaksinasi di KPK diberikan kepada orang-orang yang kesehariannya bertugas dan berada di lingkungan KPK. Penetapan ini sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang juga berbasis data," kata Wiku dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Didampingi Menpora Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Bagi Para Atlet

Baca juga: Anggota DPR: Vaksinasi Cara Indonesia Keluar dari Pandemi Covid-19

Melihat data perkembangan penanganan Covid-19, kasus penularan di KPK, saat ini sudah tercatat lebih dari 100 kasus positif Covid-19 yang terjadi di lingkungan KPK.

Dan diharapkan pemberian vaksin akan mencegah bertambahnya pasien Covid-19 dari lingkungan KPK.

Wiku menekankan, dalam menyelenggarakan setiap program vaksinasi diputuskan setelah melalui pertimbangan yang presisi dan berbasis data perkembangan penanganan Covid-19 terkini.

Lalu, terkait vaksinasi KPK itu sendiri, Wiku menegaskan bahwa keputusan diambil selain menggunakan pertimbangan yang presisi, juga menjunjung aspek keadilan.

Sehingga pemberian vaksinasi terselenggara secara berkeadilan dan merata.

"Kami imbau untuk para penerima prioritas vaksinasi agar menggunakan haknya secara bertanggungjawab sesuai pertimbangan medis dan aspek lainnya," tegas Wiku.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved