Legislator PKS : Ide Paspor Vaksin Covid Jangan Lemahkan Prokes

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Paspor vaksin yang diusulkan beberapa negara-negara di eropa, utamanya Yunani, Italia dan Spanyol masih menimbulkan perdebatan.

Negara-negara Eropa tersebut, yang sebagian besar pemasukannya bergantung pada devisa pariwisata, mengusulkan paspor vaksin yang tujuannya mempermudah persyaratan yang diperlukan bagi perjalanan antar wilayah dan negara.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyebut ide paspor vaksin masih jauh dari keperluan mendasar yang dibutuhkan oleh Indonesia. 

"Persoalan kita di Indonesia adalah masih persoalan sangat mendasar, yaitu penerapan 3T, 5M dan vaksinasi. Jangan sampai keinginan dan cita-cita yang terlalu jauh ini malah mengacaukan dan atau menghambat pelaksanaan 3 hal mendasar tadi," ujar Mufida, dalam keterangannya, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Harga Vaksin Merah Putih Kemungkinan Dibanderol Rp 72 Ribu

Anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta II ini mengingatkan pada moment satu tahun pandemi, Indonesia saat ini belum bisa dikatakan berhasil dalam menangani penyebaran virus Covid-19. 

Menurut Mufida, kemampuan 3T oleh pemerintah masih sangat rendah.

Penurunan jumlah kasus yang saat ini tercatat diduga bukan dikarenakan sudah terkendalinya penyebaran virus ini, akan tetapi lebih kepada penurunan jumlah tes yang dilakukan. 

Mufida juga menekankan capaian vaksinasi di Tanah Air juga masih rendah dan masih jauh dibawah target yang ditentukan sendiri oleh Pemerintah. 

"Karena itu, saya berpesan, janganlah kita disibukan dengan hal-hal lain dan melupakan serta menunda hal-hal yang mendasar," ungkap dia.

Baca juga: Suka Duka Wali Kota Airin Tangani 1 Tahun Pandemi Covid-19 di Tangsel, Emosi Naik Turun

Mufida mengatakan paspor vaksin ini perlu dikaji secara lebih mendalam dan serius.

Dengan adanya paspor ini artinya akan banyak perjalanan keluar masuk Indonesia.

Dimana hal ini akan semakin menyulitkan proses karantina vaksin dan juga proses tracingnya. 

Dia menekankan masih banyak PR mendasar soal penanganan Covid yang masih belum tuntas.

Sebab itu, ide dan gagasan paspor vaksin ini jangan buru-buru diterapkan di Indonesia karena masih perlu peningkatan hal-hal yang mendasar penanganan pandemi. 

"Jangan sampai Indonesia mengalami gelombang ke-2, ke-3 an bahkan tsunami karena kebijakan yang belum tutas dilaksanakan sudah terganggu dengan kebijakan yang kurang memperhatikan kebutuhan penjaminan kesehatan diatas ekonomi," tegasnya.