Breaking News:

Mafia Tanah

Hendardi: Mekanisme Hukum Solusi Utama Bagi Sengketa Tanah

mekanisme hukum menjadi solusi utama bagi menyelesaikan sengketa tanah, sehingga harus dihindari, bila terjadi kekalahan dalam sengketa tanah, dimuncu

istimewa
Hendardi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi berpendapat mekanisme hukum menjadi solusi utama bagi menyelesaikan sengketa tanah, sehingga harus dihindari, bila terjadi kekalahan dalam sengketa tanah, dimunculkan stigma seolah adanya Mafia Tanah.  

“Mafia Tanah tidak gunakan pola prosesual hukum. Tidaklah tepat dan menyesatkan jika sengketa hukum pertanahan serta merta dipersepsikan sebagai Mafia Tanah,” kata Hendardi dalam keterangannya, Sabtu (6/3/2021).

Hendardi mengatakan sesuai prinsip Negara Hukum yang non-diskriminatif yang tidak subyektif,  tetap senantiasa dijaga prinsip Rule of Law, karena itu persoalan tanah atau sengketa tanah itu tidak selalu bisa dipersepsikan sebagai permainan Mafia Tanah. 

Dia mengilustrasikan, pembebasan tanah oleh Pemerintah maupun Swasta. Misalnya, kata dia, untuk kepentingan pembangunan apapun, yang mungkin menimbulkan sengketa hukum perdata ataupun pidana. 

“Apa bisa selalu dimaknai stigmatisasi yg subyektif sebagai Mafia Tanah? Ini juga mesti dihindari sehingga tidak benar juga konotasi semua pembebasan tanah seolah merupakan permainan Mafia Tanah,” katanya.

Baca juga: Praktisi Hukum: Hati-hati Gunakan Istilah Mafia Tanah

Dia mengingatkan agar masyarakat dan aparat menghindari opini menyesatkan pengertian Mafia Tanah dalam Sengketa tanah tidak gampang-gampangan dipukul rata.

“Ini agar kita tetap menjaga prinsip Negara Hukum,” pungkasnya.

Sengketa tanah yang terjadi salah satunya yang berada di Kabupaten Tangerang, Banten, berkaitan dengan kepemilikan 400 hektare lahan oleh PT BLP yang bergerak di bidang properti di Kecamatan Pakuhaji dan 70 hektare lahan oleh PT TUM yang bergerak di bidang peternakan sapi. 

Padahal pada awal Maret 2021, DPRD Kabupaten Tangerang telah melakukan konfirmasi terhadap para pihak. 

Perwakilan perusahaan hadir dan memberikan penjelasan mengenai perizinan, perolehan tanah, dan rencana pengembangan lahan sesuai legalitas yang sah.

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Produk Populer

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved