Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

Kisruh Demokrat, Pengamat UGM Singgung Gejala Tren Dinasti Politik, Partai Lain Tinggal Tunggu Waktu

Pengamat politik UGM Prof Drs Purwo Santoso, gejala yang dialami partai Demokrat sebetulnya juga dialami oleh partai politik (Parpol) lain.

Tribun Medan/Danil Siregar
Pimpinan sidang, Jhoni Alen Marbun (tengah) bersama politisi senior, Max Sopacua (kedua kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB tersebut, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Tribun Medan/Danil Siregar 

TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Kisruh kudeta dipartai Demokrat semakin memanas seiring berjalannya Kongres Luar Biasa (KLB) oleh beberapa simpatisan partai Demokrat pada Jumat (5/3/2021) bertempat di Deli Serdang, Sumatra Utara.

Upaya penggembosan tubuh partai berlambang bintang mercy itu pun kian nyata lantaran Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko saat ini resmi menjadi Ketua Umum (Ketum) Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Baca juga: Jadi Panglima TNI di Era SBY, Kini Ketum Demokrat Kubu Kontra AHY, Ini Perjalanan Karir Moeldoko

Baca juga: Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB, Beredar Fotonya Cium Tangan SBY

Dari kacamata pengamat politik UGM Prof Drs Purwo Santoso, gejala yang dialami partai Demokrat sebetulnya juga dialami oleh partai politik (Parpol) lain.

Menurutnya yang terjadi di dunia politik Indonesia saat ini, muncul dinasti politik dan kemudian keluarga pemimpin partai menjadi pemegang saham utama.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021). AHY memberikan pernyataan terkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal dan mengecam KLB yang berlangsung di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara itu karena inkonstitusional serta meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk tidak mengesahkan hasil KLB yang telah memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tribunnews/Jeprima
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021). AHY memberikan pernyataan terkait penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal dan mengecam KLB yang berlangsung di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara itu karena inkonstitusional serta meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk tidak mengesahkan hasil KLB yang telah memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

"Jadi ada politik dinasti dan kemudian keluarga itu tetap saja menjadi pemegang saham utama. Itu terjadi di Demokrat, Nasdem, PDIP, dan lainnya," katanya kepada Tribunjogja.com (Tribunews.com Network) Jumat (5/3/2021)

Sikap para elite politik seperti itu menurutnya menjadi trend dalam iklim politik saat ini, meski hal itu tumbuh sejak kepemimpinan Soeharto.

Baca juga: SBY untuk Ketum dan Kader Partai Demokrat : Sabar, tapi Tetap Berikhtiar untuk Dapat Keadilan Sejati

Baca juga: Bersedia Jadi Ketum, AHY Sebut Moeldoko Pungkiri Ucapannya Sendiri Saat Bantah Terlibat Isu Kudeta

Oleh karena itu, Purwo menegaskan kondisi demikian harus diratapi dengan dikutuk atau memang pasrah dengan model demokrasi di Indonesia yang seperti saat ini.

Purwo pun menegaskan hal itu menjadi keniscayaan, dan orang yang ingin balajar politik sebaiknya perlu berpikir dua kali.

"Ini gejala makro yang meledak duluan itu Demokrat. Yang lain tinggal tunggu waktu saja," jelasnya.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (istimewa)

Kisruh upaya pengambil alihan kepemimpinan di tubuh demokrat menurut Purwo lantaran partai yang satu ini berdiri sangat cepat.

Halaman
1234
Editor: Anita K Wardhani
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved