Fahri Hamzah Tanggapi KLB Partai Demokrat: Jadi Momentum Evaluasi Peran Parpol ke Depan

TRIBUNNEWS.COM - Gejolak Partai Demokrat sedang di puncak panas, setelah adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan pada Jumat (5/3/2021) lalu.

Dari KLB itu, memutuskan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.

Melihat fenomena yang terjadi pada Demokrat, politikus Fahri Hamzah ikut memberi tanggapan.

Melalui akun Twitter-nya, Fahri Hamzah menyebut fenomena itu menjadi evaluasi bagi peran partai politik (parpol) di Indonesia ke depannya.

Baca juga: Jabatan Ketum Demokrat Direbut Versi KLB, Annisa Pohan: Ada Pembiaran dari yang Punya Kuasa

Baca juga: Sebelum Moeldoko, Gatot Nurmantyo Juga Mengaku Pernah Ditawari Jadi Ketum Demokrat Versi KLB

Menurutnya, saat ini partai dan pihak pemerintah semakin sibuk dengan urusan mereka masing-masing.

Ia mengatakan, rakyat nanti akan bertanya siapa yang akan mengurus mereka.

"Kasus yang terjadi pada Partai Demokrat ini harus menjadi momentum evaluasi total tentang peran partai politik ke depan."

"Karena parpol semakin sibuk dengan dirinya sendiri menyeret organisasi negara sibuk dengan dirinya sendiri."

"Rakyat bertanya, 'kami diurus siapa?'," tulis Fahri, Minggu (7/3/2021).

Baca juga: Partai Demokrat Dipastikan akan Mengalami Perdebatan Politik yang Berujung ke Proses Pengadilan

Baca juga: Relawan: Jangan Libatkan Presiden Jokowi dalam Pusaran Konflik Internal Demokrat

Selain itu, politikus lain dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku prihatin atas KLB yang terjadi pada Demokrat.

Hal itu diungkapkan Mardani melalui cuitan akun Twitter pribadinya, Jumat (5/3/2021).

"Saya ikut merasakan keprihatinan atas apa yang terjadi di Partai Demokrat."

"Saya berharap @PDemokrat tetap solid, tetap kompak dan dapat melewati badai dengan hasil terbaik."

"Negeri ini akan sehat, salah satunya jika demokrasi dan partai2 juga sehat. Pemerintah punya andil," ungkap Ketua DPP PKS itu.

Diberitakan sebelumnya, Jumat (5/3/2021) lalu, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat diselenggarakan di Hotel The Hill and Resort Sibolangit.

Dari Tribunnews di siaran langsung Kompas TV, terlihat sejumlah tokoh seperti Jhoni Allen Marbun hingga Marzuki Alie.

Dalam KLB Partai Demokrat yang diwarnai bentrokan massa dihasilkan beberapa keputusan.

Satu di antaranya menetapkan Kepala Staf Presiden, Moeldoko, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Namun saat pembacaan keputusan itu, Moeldoko belum datang.

Alhasil, satu di antara panitia menelepon Moeldoko dan meminta persetujuannya.

"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujarnya.

Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan tiga pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut.

Ia meminta kader untuk serius mendukungnya.

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepercayaan kepada saya, tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya.

Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung, Moledoko pun menerima.

Baca juga: Andi Sindir Elektabilitas Moeldoko Cuma Nol Koma dan Gagal Pimpin Partai Hanura: AHY yang Layak

Baca juga: Diiming-imingi Uang Rp 30 Juta untuk Ikut KLB Demokrat, Mashadi Tetap Pilih Setia Pada AHY

"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.

Sementara itu, meskipun tak hadir secara langsung, Jhoni Allen Marbun yang merupakan inisiator KLB menyebut pemilihan ini atas hati nurani para kader.

"Beliau tidak hadir di sini. Semuanya karena hati nurani atas pemilihan ketua umum Pak Moeldoko. Ini penting," ucap Jhoni Allen.

Ia menegaskan kembali, pemilihan ini dilakukan sesuai prosedur yang ada.

"Sebenarnya kita harus menunggu beliau. Tapi atas kebutuhan hati nurani kita, kita proses keseluruhan dengan prosedural. Beliau terpilih," imbuhnya.

Pengamat: Pak Moeldoko Seharusnya Tidak Manfaatkan Kekisruhan 'Rumah Tangga Orang'

KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Jumat (5/3/2021). 

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor menilai, tindakan yang dilakukan Moeldoko sangat tidak etis dalam perpolitikan nasional.

Kendati demikian, ia memahami, kesalahan tersebut tentu tidak hanya dari Moeldoko, tetapi pihak internal partai yang membuka jalan untuk mantan Panglima TNI tersebut.

"Untuk Pak Moeldoko jangan begitulah, seharusnya ya tidak memanfaatkan kekisruhan rumah tangga orang, sebetulnya sangat tidak etis begitu," ucap dia.

Baca juga: Pengamat : Partai Demokrat Versi KLB Berpeluang Dapat SK

Baca juga: Partai Demokrat Dipastikan akan Mengalami Perdebatan Politik yang Berujung ke Proses Pengadilan

Dilansir oleh Kompas.com, Firman menilai, Moeldoko tidak menunjukkan sikap kenegarawanannya untuk berupaya mendirikan partai politik sendiri guna memperjuangkan visi dan misi.

Moeldoko, kata dia, lebih memilih untuk membajak partai politik yang sudah ada.

Menurut Firman, manuver Moeldoko untuk menduduki jabatan di Partai Demokrat sudah terbaca sejak awal munculnya kisruh di internal partai itu.

Namun demikian, ia memahami bahwa kesalahan tersebut tentu tidak hanya dari Moeldoko, tetapi pihak internal partai yang membuka jalan untuk mantan Panglima TNI tersebut.

(Tribunnews.com/Shella/Gilang Putranto/Ranum Kumala Dewi)(Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)