Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

Hasil KLB Sumut Ditolak Kemenkumham Gugurkan Tudingan Moeldoko Libatkan Istana pada Kisruh Demokrat

Ia mengatakan penolakan tersebut menunjukkan sikap pemerintah tetap objektif dalam menyikapi dualisme kepemimpinan Partai Demokrat.

kolase tribunnews
Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat hasil KLB dan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Demokrat 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dengan sejumlah pertimbangan, akhirnya pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat periode 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Penolakan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau verifikasi yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Karyono Wibowo mengatakan, penolakan tersebut menunjukkan sikap pemerintah tetap objektif dalam menyikapi dualisme kepemimpinan Partai Demokrat.

Baca juga: Tak Disahkan Kemenkumham, Razman Arif Mundur dari Kepengurusan Demokrat Pimpinan Moeldoko

Karyono menambahkan, sikap pemerintah yang menolak permohonan pengesahan kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil KLB telah menggugurkan tudingan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa Moeldoko menggunakan kekuasaan Istana untuk mengambil-alih kepemimpinan Demokrat.

Karyono mengatakan, selama ini tudingan yang menyebut istana terlibat dalam pengambil-alihan kepemimpan Demokrat terlalu lemah. Tudingan keterlibatan Istana yang hanya didasarkan pada asumsi yang menghubungkan posisi Moledoko sebagai kepala Kepala Staf Presiden (KSP) cenderung gegabah.

Baca juga: Usai Ditolak, Kubu KLB Moeldoko Gugat ke PTUN, Demokrat: Ada Saran, Baiknya Moeldoko Mundur dari KSP

Dengan ditolaknya permohonan pengesahan kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil KLB oleh Kemenkumham mengafirmasi netralitas pemerintah dan membuktikan Moeldoko tidak menggunakan pendekatan kekuasaan untuk kepentingan politik pribadi.

Oleh karena itu, dengan adanya keputusan Kemenkumham ini, kubu AHY semestinya meralat dan mencabut pernyataan sebelumnya yang berkaitan dengan tudingan ke pihak istana.

"Keputusan Kemenkumham ini mematahkan semua tuduhan terhadap pemerintah. Sebaiknya kubu AHY mencabut pernyataan sebelumnya," kata Karyono di Jakarta, Jumat (1/4/2021).

Baca juga: Reaksi Kubu Moeldoko soal Pemerintah Tolak Hasil KLB Demokrat, Marzuki Alie: Keputusan Terbaik

Lebih lanjut, Karyono mengatakan, jika kubu AHY tidak meralat dan mencabut pernyataan yang menyudutkan Moeldoko dan pemerintah, dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah. Hal ini bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap kubu AHY.

"Dengan keputusan Kemenkumham ini sebaiknya ditindaklanjuti kubu AHY dengan meralat pernyataan sebelumnya agar tidak menimbulkan fitnah," pungkasnya.

Halaman
12
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved