Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

Demokrat Kubu AHY: Gerombolan Moeldoko Harus Minta Maaf ke Rakyat dan Presiden

Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didesak untuk meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo

Istimewa
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didesak untuk meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena menuding adanya keterlibatan pemerintah dalam upaya kudeta.

Desakan itu muncul dari Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer dan juga Juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko yaitu Muhammad Rahmad.

Baca juga: Razman Arif Mundur dari Kubu Moeldoko, Kubu AHY: Bagi Kami, Gerombolan Moeldoko Masa Lalu

Namun, kubu AHY langsung membalikkan desakan permintaan maaf itu kepada kubu Moeldoko.

"Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, kepada wartawan, Sabtu (3/4/2021).

Baca juga: Tak Disahkan Kemenkumham, Razman Arif Mundur dari Kepengurusan Demokrat Pimpinan Moeldoko

Pertama, Herzaky menegaskan kubu Moeldoko sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Sehingga menurutnya tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini.

"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," ungkapnya.

Baca juga: Hasil KLB Sumut Ditolak Kemenkumham Gugurkan Tudingan Moeldoko Libatkan Istana pada Kisruh Demokrat

Kedua, kubu Moeldoko dinilai hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia.

Herzaky mengatakan hal itu sudah jelas terlihat sejak awal, dimana KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh negara.

"Masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka," kata dia.

Selain itu, permintaan maaf kepada Presiden Jokowi pun dinilai harus dilakukan. Sebab Moeldoko sendiri seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden. Namun justru kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya.

'Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius? Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya. Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar," ujar Herzaky.

"Lalu, gerombolan Moeldoko juga harus minta maaf kepada Presiden. Bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Malah mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY. Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Herzaky mempertegas bahwa kubu AHY sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Presiden Jokowi dalam gerakan yang menimpa partai berlambang mercy kemarin.

"Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden. Silahkan dicek di jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Rifky, maupun saya selalu Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini. Jadi, gerombolan Moeldokolah pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo," tandasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved