Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

Keputusan Menkumham Tolak Hasil KLB Demokrat Dinilai Sudah Tepat

Sejauh ini, pemerintah telah menunjukan sikap independensinya berdasarkan fakta-fakta hukum dan politik yang ada.

Ist
Direktur Eksekutif Candidate Center, Ike Suharjo 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly yang menolak mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB), Deli Serdang, adalah keputusan yang tepat.

Demikian dikemukakan Direktur Eksekutif Candidate Center, Ike Suharjo, dalam keterangannya, Sabtu (3/4/2021).

"Keputusan tersebut dapat menepis tudingan dan spekulasi politik yang berkembang di tengah publik bahwa pemerintah selama ini dianggap mendukung Partai Demokrat versi Moeldoko," ujar Ike.

Tentu, menurut Ike, masyarakat memberikan apresiasi atas sikap pemerintah tersebut karena jika hasil KLB Demokrat di sahkan dapat mengancam keberlangsungan iklim partai politik yang demokratis.

"Kita menginginkan iklim kepartaian yang kondusif dengan derajat otonomi parpol yang kuat tanpa adanya intervensi kekuasaan," ujarnya.

Baca juga: Razman Arif Mundur dari Demokrat Kubu Moeldoko: Saya Tak Sejalan dengan Darmizal dan Nazaruddin

Menurut Ike, argumentasi yang disampaikan Kementerian Hukum dan HAM terkait kurang lengkapnya sejumlah dokumen seperti surat mandat dan unsur kepesertaan KLB dari DPD dan DPC, menunjukkan bahwa forum Kongres Luar Biasa Partai Demokrat tersebut memang tidak memenuhi kaidah formal pelaksanaan Kongres parpol sebagaimana diatur dalam AD/ART partai politik.

"Sejauh ini, pemerintah telah menunjukan sikap independensinya berdasarkan fakta-fakta hukum dan politik yang ada," ujar Ike.

Meski demikian, kata dia, terselenggaranya KLB Deliserdang tetap memberikan catatan bagi kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke depan.

"Dalam iklim kompetisi parpol yang ketat, AHY harus lebih inovatif lagi dalam mengembangkan gagasan-gagasan kepartaian yang segar untuk mengembalikan bandul kejayaan Demokrat," katanya.

Dalam konteks ini, menurut Ike, AHY juga harus piawai dalam mengelola konflik yang ada dengan mengedepankan kompromi politik dan pendekatan dialogis agar skala konflik tidak semakin meluas.

"Bagaimanapun, masa depan politik AHY masih sangat panjang," ujarnya.

Menurut Ike, hadirnya Partai Demokrat tentu tidak bisa dilepaskan dari figur SBY, termasuk tokoh-tokoh pendiri partai yang selama ini berseberangan sikap dengan SBY.

"Artinya, AHY harus bisa merangkul semua faksi yang telah berkontribusi membesarkan Partai Demokrat melalui pendekatan politik akomodatif," ujar dia.

Jika AHY mampu melakukan reformasi manajemen kepartaian dengan baik,  menurut Ike, bukan tidak mungkin success story Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009 bisa kembali terulang.

"Tentu, tantangan AHY paling dekat adalah bagaimana menaikkan elektabilitas Partai Demokrat pada Pemilu 2024," ujar Ike.

Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved