Breaking News:

Respon Komnas HAM Jawa Barat Disebut Nomor 1 Tempat Pelanggaran Kebebasan Beragama Selama 14 Tahun

Pemerintah daerah harus tegas dalam menegakkan hak konstitusional warga dalam beragama dan berkeyakinan.

Tribunnews.com/ Reza Deni
Koordinator Subkomisi Pemajuan Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menanggapi terkait pernyataan Direktur Riset SETARA Institute Halili Hasan yang menyebut Jawa Barat di posisi teratas sebagai tempat pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan selama 14 tahun.

Beka mengatakan riset tersebut tidak mengejutkan karena menurutnya memang belum banyak kemajuan atau penyelesaian kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan di wilayah Jawa barat.

Untuk itu, kata Beka, pemerintah daerah harus tegas dalam menegakkan hak konstitusional warga dalam beragama dan berkeyakinan.

Penyelesaian kasus-kasus tersebut, kata Beka, harus didasarkan pada pemenuhan hak konstitusi dan bukan didasarkan pada harmoni.

"Saya kira pemerintah harus tegas dalam menegakan dan memenuhi hak konstitusional warga khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan," kata Beka ketika dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (7/4/2021).

Baca juga: Jokowi Beri Sambutan di Munas LDII, Ajak Tingkatkan Toleransi Beragama

Baca juga: Penyebab Jawa Barat 14 Tahun Berturut-turut Rangking 1 Pelanggaran Kebebasan Beragama 

Beka berpendapat semua kebijakan diskriminatif yang berpotensi melanggar HAM termasuk Pergub Jabar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat perlu dievaluasi dan diperbaiki.

"Semua kebijakan yang diskriminatif dan berpotensi melanggar hak asasi manusia harus dievaluasi dan diperbaiki supaya satu semangat dengan konstitusi kita yang melindungi semua warga negara Indonesia," kata Beka.

Diberitakan sebelumnya Direktur Riset SETARA Institute Halili Hasan mengatakan sudah 14 tahun Jawa Barat menempati posisi pertama sebagai tempat terjadinya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Halili mengatakan Jawa Barat selalu menempati posisi teratas sebagai tempat terjadinya pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan paling banyak sejak riset terkait pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan tersebut dilakukan pihaknya sejak 14 tahun silam.

Hal tersebut disampaikannya usai Diskusi Media bertajuk Intoleransi Semasa Pandemi: Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2020 di Kawasan Jakarta Pusat pada Selasa (6/4/2021).

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved