Breaking News:

Pemerintah Ambil Alih TMII

KPK Sudah Usulkan Pengelolaan TMII Diserahkan ke Kemensetneg Sejak 2020

Hal ini dilakukan agar TMII dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Tribunnews/Herudin
Gerbang utama Ancol, Jakarta Utara, ditutup dan terlihat suasana sepi pada libur Natal, Jumat (25/12/2020). Sejumlah tempat wisata di DKI Jakarta ditutup seperti TMII, Ancol, dan Taman Margasatwa Ragunan pada 25 Desember 2020, 31 Desember 2020, dan 1 Januari 2021 untuk menghindari lonjakan kasus positif Covid-19 pascalibur Natal dan Tahun Baru. Tribunnews/Herudin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pelaksanaan tugas koordinasi telah mendorong agar pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) diserahkan kepada pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding menjelaskan, hal ini dilakukan agar TMII dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan negara dan masyarakat.

"Terkait aset TMII, pada 2020 melalui pelaksanaan tugas koordinasi KPK telah mengkoordinasikan dan memfasilitasi para pihak terkait, agar pengelolaan TMII dapat diberikan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Kementerian Sekretariat Negara, untuk kemudian dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat luas," jelas Ipi dalam keterangannya, Kamis (8/4/2021).

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kemensetneg telah mengambil alih pengelolaan TMII yang selama 44 tahun dikelola oleh Yayasan Harapan Kita.

Baca juga: Ambil Alih TMII, Pemerintah Beri Waktu 3 Bulan Yayasan Harapan Kita Serahkan Laporan Pengelolaan

Pengambilalihan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19/2021 tentang Pengelolaan TMII yang menyebutkan penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kemensetneg serta berakhirnya pengelolaan oleh Yayasan Harapan Kita.

Ipi berkata bahwa alasan KPK mendorong penyerahan pengelolaan TMII kepada negara.

Kata dia, Yayasan Harapan Kita telah mengelola TMII sejak pertengahan tahun 1970-an berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 51 Tahun 1977.

Keppres itu menyatakan TMII adalah hak milik Negara Republik Indonesia dan penguasaan serta pengelolaan TMII diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita.

"Namun, sesuai Akta Persembahan TMII tertanggal 17 Juni 1987 di hadapan Notaris, Yayasan Harapan Kita menyerahkan kepemilikan TMII kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang terdiri atas lahan tanah dan seluruh bangunan yang ada di atasnya," kata Ipi.

KPK, sebut Ipi, berkomitmen terus mendampingi kementerian, lembaga dan BUMN di tingkat pusat maupun pemerintah daerah terkait pengelolaan aset negara.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved