Tanggapi Isu Reshuflle Kabinet, Mardani: Monggo Saja, PKS Istiqomah Jadi Partai Oposisi

Ali mengatakan surat usulan dari Presiden mengenai pembentukan kementerian Investasi serta peleburan Kemenristek dan Kemendikbud, telah disetujui DPR. Maka, Kabinet Indonesia Maju (KIM) nanti akan bertambah dengan adanya kementerian Investasi, selain itu akan ada menteri baru yang mengisinya.

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Kian Menguat, Yasonna Laoly Dianggap Paling Layak Diganti Menurut Survei IPO

Baca juga: Jubir Sebut Wapres Maruf Sudah Rembukan dengan Presiden Soal Isu Reshuffle Kabinet

Begitu juga dengan peleburan Kemenristek dan Kemendikbud, maka nantinya akan ada satu menteri yang tidak ada.

"Kan biasanya itu Presiden tidak lama. Pak Jokowi itu kan tidak bisa melihat lambat," katanya.

Meskipun perombakan kabinet kali ini berkaitan dengan adanya Kementerian baru, dan peleburan dua Kementerian, namun tidak menutup kemungkinan akan "menyenggol" kementerian lainnya, sesuai dengan pertimbangan presiden.

"Karena reshuffle itu hak prerogatif presiden, jadi berbagai kemungkinan ada," pungkasnya.

Pengamat: Presiden Jokowi Harus Punya Alat Ukur Jelas, Bukan Sekadar Populis

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan memiliki alat ukur dan pedoman yang jelas dalam melakukan reshuffle kabinet.

"Presiden untuk melakukan reshuffle sudah harus pegang data survei soal kementerian yang berkinerja baik, sebagai alat ukur atau pedoman sebelum melakukan reshuffle," ungkapnya saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (14/4/2021).

Pangi mengungkapkan jangan sampai Presiden Jokowi memutuskan perombakan berdasar pada tingkat populisme para menteri.

"Jangan sampai menteri yang selama ini kinerjanya bagus tapi karena kurang populis justru kena reshuffle."

"Sebaliknya yang kinerjanya tidak terukur, kerjanya menteri tersebut tidak nyata kerjanya namun karena populis, media frendly, selalu tampil di media, selamat dari reshuffle," ungkapnya.

Baca juga: Jokowi akan Reshuffle Kabinet, PKS: Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Sudah Periode ke-2

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, KSP Ali Ngabalin Sebut Jokowi akan Lantik 2 Menteri Baru

Presiden Jokowi, lanjut Pangi, semestinya tidak mendasari keputusan perombakan kabinet berdasar sharing power atau pembagian kekuasaan.

"Presiden selama ini selalu mengatakan sudah tidak punya beban lagi, itu artinya presiden bisa saja reshuffle menteri dari parpol (partai politik) kalau memang kinerjanya buruk," ungkap Pangi.

Kinerja kementerian, ungkap Pangi, dapat dilihat dari berbagai survei yang bisa menjadi bahan evaluasi.

"Sejauh mana kepuasaan publik terhadap kementerian, terhadap menteri yang kinerjanya dianggap bagus dan tidak memuaskan publik."