Breaking News:

Ibadah Haji 2021

Wamenag Jelaskan Alasan Ongkos Haji 2021 Bakalan Naik

Pemerintah melalui Kementerian Agama menjelaskan mengenai kemungkinan kenaikan onkos haji pada 2021.

Tribunnews.com, Chaerul Umam
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tahuid Sa'adi. 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama menjelaskan mengenai kemungkinan kenaikan onkos haji pada 2021. Meskipun besarannya belum diputuskan, namun kenaikan ongkos haji tersebut tidak dapat dihindari.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid memaparkan sejumlah faktor yang menyebabkan ongkos haji bakalan naik. Antara lain, kuota jemaah yang ikut haji, protokol kesehatan, pajak tambahan dari Arab Saudi, dan perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar.

"Rencana kenaikan ongkos haji pada 2021 tersebut sangat bisa dimaklumi. Namun besarannya belum resmi diputuskan," katanya, Rabu, (14/4/2021).

Baca juga: Gandeng Kemenag, BCA Syariah Tingkatkan Pengelolaan Layanan Setoran Haji

Hingga saat ini, kata dia, Pemerintah belum mendapatkan kepastian kuota yang akan diberikan oleh Arab Saudi. Oleh karenanya Kementerian Agama menyusun skenario pelaksanaan haji tahun 2021 dengan asumsi kuota 100 persen, 50 persen, 30 persen, 25 persen, 20 persen, 10 persen dan 5 persen. 

“Seiring dengan berjalannya waktu, kami bersama DPR mulai mengerucut untuk membahas lebih mendalam skenario pelaksanaan haji dengan prosentase kuota 30 persen ke bawah,” tuturnya.

Selain itu,  pandemi Covid 19 juga menjadi salah satu faktor penyebab rencana kenaikan ongkos haji tersebut. Karena akan ada prosedur protokol kesehatan dalam setiap aktivitas ibadah haji.

“Karena akan berkonsekuensi dengan penerapan protokol kesehatan baik pada aspek kesehatan, akomodasi, dan transportasi yang harus disiapkan,” katanya.

Baca juga: Gus Jazil Minta Pemerintah RI Lobi Arab Saudi agar Ibadah Haji Bisa Digelar Tahun Ini

Meskipun demikian, kata Zainut, apabila pemerintah memutuskan tidak menaikan ongkos haji, maka ada opsi untuk mensubsidi ongkos bagi jemaah. Subsidi tersebut berasal dari  nilai manfaat setoran awal jemaah.

“Tapi menurut saya itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan,” tegasnya.

Kementerian Agama juga sudah menyusun beberapa skenario penyelenggaraan haji pada masa pandemi. Skenario disusun utamanya berdasarkan aspek non ibadah dan ibadah. Pada aspek non ibadah misalnya, asumsi jumlah kuota, penerapan protokol kesehatan, mobilitas jemaah di Tanah Suci, dan durasi masa tinggal jemaah. 

“Sedangkan pada aspek ibadah haji di masa pandemi, kami telah melakukan Mudzakarah Perhajian pada pertengah bulan Maret 2021 serta pada minggu pertama bulan Ramadhan 1442H, kami merencanakan akan melaksanakan Bahtsul Masail membahas ketentuan syariat pelaksanaan haji  di masa pandemi Covid-19,” pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved