Mahfud MD: Agama Dapat Menerima Berbagai Sistem Politik dan Bernegara
Mahfud MD menyatakan, agama, khususnya Islam, dapat menerima sistem politik dan pemerintahan apapun, termasuk demokrasi.
Penulis:
Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor:
Adi Suhendi
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, agama, khususnya Islam, dapat menerima sistem politik dan pemerintahan apapun, termasuk demokrasi.
Hal itu disampaikan Mahfud MD saat menjadi keynote speaker dalam webinar Tadarus Demokrasi seasion I, bertema Relasi Agama dan Demokrasi, yang diselenggarakan oleh MMD Initiative, di Jakarta, Sabtu (17/4/2021).
"Agama itu peraturan dan normanya, prinsipnya, datang vertikal, dari Tuhan. Pedoman hidup manusia. Wahyu Tuhan yang wajib diikuti sesuai keyakinan. Sementara demokrasi hanya model dan sistem di dalam bernegara. Normanya lahir secara horizontal," kata Mahfud MD.
Meski berbeda sumbernya, agama bisa menerima sistem politik dan sistem bernegara jenis apapapun.
Baik demokrasi, kerajaan, monarki, otokrasi, teokrasi, dan sistem apapun saja.
Baca juga: Di Hadapan Mahfud MD, Ketua AJI Ungkap Ada 84 Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Sepanjang 2020
Sebab, prinsipnya, agama bersifat netral.
Urusan cara dan sistem hidup bernegara, prinsip organisasi pemerintahannya, kata Mahfud, diserahkan kepada masing-masing pemeluk agama.
"Islam tidak mengharuskan lembaga atau sistem politik tertentu. Agama tidak melarang monarki totaliter. Tidak diperintahkan, tapi diceritakan dalam kitab suci. Otokrasi ada yang jelek, ada Firaun dan Namrudz. Tapi ada Khalifah Umar bin Abdul Azis, Harun Ar Rasyid yang baik," tambahnya.
Apakah agama cocok dengan demokrasi? Mahfud menegaskan, keduanya sangat kompatibel.
Di dalam demokrasi, lanjutnya, ada nilai toleransi yang mewajibkan manusia harus siap berbeda.
Ada juga prinsip kesetaraan yang menyebut semua manusia kedudukannya sama.
Juga ada nilai keadilan dan kejujuran.
Baca juga: Mahfud MD: Pers Tidak Boleh Diganggu Kebebasannya
"Itu kan nilai agama. Yang salah dan perlu dikoreksi itu, ada yang bilang demokrasi toghut. Harusnya kritiknya, demokrasi memang ada yang dipakai mencari keuntungan untuk kelompoknya sendiri."
"Hal yang tidak benar dibuatkan hukum menjadi benar atas nama demokrasi. Kalau terjadi, artinya pemeluk agama gagal isi ruh demokrasi dengan nilai mulia keagamaan. Artinya, demokrasi bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Juga bisa juga diselewengkan," terangnya.
