Breaking News:

Mahfud MD: Agama Dapat Menerima Berbagai Sistem Politik dan Bernegara

Mahfud MD menyatakan, agama, khususnya Islam, dapat menerima sistem politik dan pemerintahan apapun, termasuk demokrasi.

Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Rusman
Menkopolhukam, Mahfud MD. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, agama, khususnya Islam, dapat menerima sistem politik dan pemerintahan apapun, termasuk demokrasi.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat menjadi keynote speaker dalam webinar Tadarus Demokrasi seasion I, bertema Relasi Agama dan Demokrasi, yang diselenggarakan oleh MMD Initiative, di Jakarta, Sabtu (17/4/2021).

"Agama itu peraturan dan normanya, prinsipnya, datang vertikal, dari Tuhan. Pedoman hidup manusia. Wahyu Tuhan yang wajib diikuti sesuai keyakinan. Sementara demokrasi hanya model dan sistem di dalam bernegara. Normanya lahir secara horizontal," kata Mahfud MD.

Meski berbeda sumbernya, agama bisa menerima sistem politik dan sistem bernegara jenis apapapun.

Baik demokrasi, kerajaan, monarki, otokrasi, teokrasi, dan sistem apapun saja.

Baca juga: Di Hadapan Mahfud MD, Ketua AJI Ungkap Ada 84 Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Sepanjang 2020

Sebab, prinsipnya, agama bersifat netral.

Urusan cara dan sistem hidup bernegara, prinsip organisasi pemerintahannya, kata Mahfud, diserahkan kepada masing-masing pemeluk agama.

"Islam tidak mengharuskan lembaga atau sistem politik tertentu. Agama tidak melarang monarki totaliter. Tidak diperintahkan, tapi diceritakan dalam kitab suci. Otokrasi ada yang jelek, ada Firaun dan Namrudz. Tapi ada Khalifah Umar bin Abdul Azis, Harun Ar Rasyid yang baik," tambahnya.

Apakah agama cocok dengan demokrasi? Mahfud menegaskan, keduanya sangat kompatibel.

Halaman
1234
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved