Breaking News:

Pemprov Jakarta Capai Universal Health Coverage, BPJS Kesehatan Beri Apresiasi

Cakupan kepesertaan di DKI Jakarta saat ini mencapai lebih dari 98% atau 11.038.892 jiwa merupakan angka yang telah melebihi dari target RPJMN 2024.

BPJS Kesehatan
Audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Senin (19/4/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - BPJS Kesehatan mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Hal tersebut tidak terlepas dari adanya sinergi yang dibangun bersama dengan BPJS Kesehatan dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya di wilayah DKI Jakarta.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jabodetabek Bona Evita mengatakan cakupan kepesertaan yang saat ini mencapai lebih dari 98% atau 11.038.892 jiwa merupakan angka yang telah melebihi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanal (RPJMN) tahun 2024.

Ia menyebut capaian ini tidak terlepas dari dukungan dari satuan kerja, seperti Dinas Kesehatan dalam pengelolaan data Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang di daftarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi memastikan pekerja di wilayah DKI Jakarta sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

"Selain itu juga Dinas Sosial dalam pengelolaan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan setiap peserta yang terdaftar mempunyai NIK yang valid, serta peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam menyebarluaskan informasi tentang Program JKN-KIS," kata Bona dalam kegiatan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Senin (19/4/2021).

Dengan diraihnya cakupan kesehatan semesta di wilayah DKI Jakarta, Bona menyebut BPJS Kesehatan akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya bagi peserta JKN-KIS di wilayah DKI Jakarta.

Hadirnya berbagai inovasi dalam pemberian layanan dirasa sangat memudahkan peserta dalam mengakses layanan di seluruh fasilitas kesehatan, sehingga peserta JKN-KIS sudah tidak perlu lagi menghabiskan waktu banyak untuk mengakses pelayanan.

Hal tersebut dibuktikan dengan terus dikembangkannya sistem antrean online yang diintegrasikan ke dalam aplikasi Mobile JKN.

Bona menyebut, dengan hadirnya layanan tersebut, peserta sudah tidak perlu datang ke Puskesmas untuk mengambil nomor antrean.

Hanya dengan memanfaatkan gawai yang dimiliki, Bona mengatakan hal tersebut bisa mengurangi waktu tunggu peserta di Puskesmas dan juga bisa menyesuaikan waktu kedatangan ke FKTP, sehingga dapat menghindari kerumunan dalam waktu yang lama dan secara tidak langsung mengurangi transmisi Covid-19.

"Inovasi ini telah mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di mana sejumlah 320 Puskesmas di wilayah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan sistem antrean online tersebut. Selain itu, kehadiran Dashboard JKN yang merupakan aplikasi yang dapat diakses oleh Pemerintah Daerah untuk dapat mengetahui data JKN secara real time dan ini selaras dengan Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan smart city 4.0," tambah Bona.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved