Breaking News:

AJI Menilai 3 Pasal Pada UU ITE Masih Perlu Direvisi Karena Mengancam Kebebasan Pers

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai masih ada tiga pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

BANGKA POS/RESHA JUHARI
ilustrasi.Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Himpunan Pewarta Indonesia (HPI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menggelar aksi solidaritas di Alun-Alun Taman Merdeka, kota Pangkalpinang, Rabu (31/7/2019). Aksi mereka mengecam dan mengutuk keras serta menuntut agar pihak terkait mengusut tuntas kasus kebakaran rumah wartawan harian Serambi Indonesia, Asnawi Luwi di Aceh Tenggara. BANGKA POS/RESHA JUHARI 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai masih ada tiga pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang perlu direvisi.

Ketua Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Erick Tanjung mengatakan perlunya revisi terhadap tiga pasal tersebut karena pasal-pasal tersebut dinilai menghambat bahkan mengancam kebebasan pers.

Pasal pertama, kata Erick, adalah pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik.

Menurut Erick pasal tersebut sudah banyak memakan korban di kalangan jurnalis.

Contohnya, kata dia, kasus jurnalis Banjarhits Diananta di Banjarmasin yang dipidana dan dikriminalisasi dengan pasal tersebut meskipun perkara pemberitaan yang mengawalinya sudah ditangani di Dewan Pers.

Hal itu disampaikannya dalam Peluncuran Catatan AJI Atas Situasi Kebebasan Pers di Indonesia 2021 yang disiarkan secara langsung di kanal Youtube AJI Indonesia pada Senin (3/5/2021).

"Kemudian ada satu lagi, Asrul, jurnalis di Palopo, saat ini di tahapan naik di persidangan. Dia mendapatkan kriminalisasi dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 ini," kata Erick.

Erick melanjutkan, pasal kedua yakni pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. 

Menurut Erick Diananta dan Asrul juga dikenakan pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. 

"Artinya orang yang tidak suka dengan pemberitaan melakukan kriminalisasi dengan menggunakan pasal ini," kata Erick. 

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved