Breaking News:

Mahfud MD: KKB Papua Sudah Memenuhi Syarat Untuk Dimasukkan dalam Daftar Terduga Teroris

Mahfud MD mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua sudah memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam Daftar Terduga Teroris

Kompas TV
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dalam konferensi pers mengenai pernyataan KKB dikaregorikan sebagai terorisme. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sudah memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).

Mahfud mengatakan hal tersebut berdasarkan pada rapat yang digelarnya pada 22 April lalu.

Rapat tersebut, kata Mahfud, dihadiri oleh perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga terkait tersebut di antaranya Polri, TNI, BAIS TNI, BNPT, PPATK, dan Kementerian Luar Negeri.

Baca juga: Polisi Tak Pasang Tenggat Waktu Operasi Satgas Nemangkawi Kejar KKB Papua

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam rapat virtual bersama Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan MPR For Papua secara virtual pada Senin (3/5/2021).

"Saya, Menkopolhukam, mengadakan rapat lengkap pada tanggal 22 April dihadiri oleh Mabes Polri, Mabes TNI, Kepala BAIS, Kepala BNPT, PPATK, Menteri Luar Negeri, yang pada saat itu diputuskan sudah memenuhi syarat KKB itu dimasukan dalam daftar teroris," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan hal tersebut juga telau disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat Kabinet 26 April.

Ketika itu, kata dia, Jokowi menegaskan untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap KKB sehingga mereka tidak berkeliaran.

Baca juga: Arsul Sani: Radikalisme Bisa Dicegah Jika Ruang Konsultasi dan Partisipasi Publik Dibuka

"Lalu saya jawab, adalah berdasarka hasil rapat Kemenko Polhukam dengan pejabat-pejabat tadi sudah tidak ada alasan untuk menolak ini dimasukkan dalam daftar teroris karena sungguh sangat membahayakan," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, untuk itu dasar hukum yang digunakan untuk melakukan penanganan terhadap KKB adalah Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme.

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved