Rabu, 20 Agustus 2025

Seleksi Kepegawaian di KPK

Eks Jubir KPK Minta Pemerintah Terbuka Menjawab Polemik TWK: Pernyataan seperti Saling Lempar

Eks juru bicara KPK Febri Diansyah minta pemerinta terbuka menjawab polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK): Pernyataan seperti Saling Lempar.

Penulis: Shella Latifa A
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN
Febri Diansyah - Eks juru bicara KPK Febri Diansyah minta pemerinta terbuka menjawab polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK): Pernyataan seperti Saling Lempar. 

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah meminta pemerintah untuk menjawab polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).

Diduga, tes alih status pegawai KPK itu telah membuat beberapa penyidik senior yang mumpuni tak lolos ujian.

Melalui cuitannya di Twitter, @febridiansyah, Febri juga menyinggung adanya kesan saling lempar pernyataan dari pemerintah.

Eks jubir KPK itu menilai sampai saat ini, belum ada pernyataan pemerintah yang cukup menjawab isu ini.

Baca juga: Cerita Ketua WP KPK Ditanya Ucapan Natal, Lalu Kalau Pacaran Ngapain Aja, Apakah Masih Punya Hasrat

"Saran untuk Humas Pemerintah.Terbukalah menjawab Polemik Tes Wawasan Kebangsaan KPK."

"Belum tampak respon resmi yang memadai dalam beberapa hari ini. Bahkan, pernyataan seperti saling lempar," tulisnya, Kamis (7/5/2021).

Ia mengatakan, kredibilitas KPK jangan sampai ambruk hanya karena kepentingan pihak tertentu.

"Kredibilitas institusi jangan sampai runtuh karena kepentingan pihak yang ingin singkirkan sejumlah pegawai KPK," lanjutnya.

Kepala Biro Humas Febri Diansyah berpose usai wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2019). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Kepala Biro Humas Febri Diansyah berpose usai wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2019).  (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Baca juga: Penjelasan TNI soal Keterlibatannya dalam Tes Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

Pemerintah diharapkan segera angkat suara soal polemik tes ini.

Menurutnya, hal itu melihat fungsi pemerintah sebagai akuntabilitas publik.

"Semoga fungsi humas pemerintah sebagai saluran akuntabilitas publik dapat dilaksanakan."

"Fungsi akuntabilitas publik. bukan gincu."

"Dan jangan sampai isu yang berisiko terhadap kredibilitas instansi seperti ini “dikuasai” oleh buzzer," jelasnya.

DIketahui, TWK memuat beberapa pertanyaaan janggal, seperti soal "Islamnya, islam apa" hingga qunut pada shalat.

Beberapa waktu lalu, pihak KPK menegaskan bukan penyelenggara asesmen TWK dalam rangka alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan