KPK Benarkan Ada Pengusutan Perkara Korupsi di Papua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut akan membongkar sepuluh kasus korupsi di Papua.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamini ada kasus korupsi di Papua yang tengah diusut.

"Nah terkait itu, kami ingin sampaikan apa yang dilakukan KPK, sedang berjalan mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu perkaranya," ucap Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/5/2021).

Namun Firli enggan memerinci total kasus yang tengah ditangani di Papua.

Dia juga enggan membeberkan perkara kasus itu.

Baca juga: Firli Bahuri Bakal Tindaklanjuti Arahan Jokowi Soal 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK tapi . . .

"Pada saatnya karena akan sampaikan sejauh mana penanganan perkara yang terjadi di daerah-daerah yang memperoleh dana otonomi khusus," katanya.

Firli menegaskan akan terus memberantas korupsi di Indonesia.

Komisi antikorupsi dijamin bakal menindak semua orang yang berani lakukan rasuah tanpa pandang bulu.

"Karena prinsip kita adalah kita ingin mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari pulau Miangas sampai Pulau Rote," ujar Firli.

Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan pemerintah menerapkan dua kebijakan khusus menangani masalah di Papua.

Baca juga: Guru Besar Hukum UGM Sebut Polemik Masalah TWK di KPK Harus Diakhiri

Salah satunya menelusuri penyalahgunaan dana negara.

“Penelusuran penyalahgunaan dana negara atau korupsi. Kita sudah menentukan 10 korupsi terbesar,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/5/2021).

Mahfud menyebut pemerintah sudah mengantongi laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Komitmen itu untuk menepis anggapan pemerintah membiarkan praktik rasuah di Papua.