Harta Kekayaan Gubernur Jateng asal PDIP, Ganjar Pranowo, Total Rp 10,5 Miliar, Tak Punya Utang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini harta kekayaan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, kader PDIP yang dianggap kebabalasan terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ganjar Pranowo menjadi sorotan setelah ia secara sengaja tidak diundang oleh PDIP dalam acara pengarahan partai di kantor DPD PDIP Jateng, Kota Semarang, Sabtu (22/5/2021).

Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto mengatakan Ganjar tidak diundang karena dianggap sudah kelewatan soal Pilpres 2024. 

"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan atau kebablasan). Yen kowe pinter, ojo keminter (kalau kamu pintar, jangan merasa jadi orang pintar,-Red)," kata Bambang Wuryanto, dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (23/5/2021).

Baca juga: PDIP Diprediksi Mengulang Sukses Jokowi Tahun 2014 Jika Usung Ganjar di Pilpres 2024

Pria yang akrab Bambang Patjul ini menyebut dengan terang-terangan bahwa Ganjar terlalu berambisi maju nyapres sehingga meninggalkan norma kepartaian.

Bambang melanjutkan, PDIP Jateng sebenarnya sudah lama memberikan sinyal jika sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden tidak baik.

Di satu sisi, belum ada instruksi dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Di sisi lain, itu tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah Ketua Umum.

"Wis tak kode sik. Kok soyo mblandang, ya tak rodo atos (sudah saya kasih kode, tapi malah tambah kebablasan). Saya di-bully di medsos, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya,'' tegasnya.

Ganjar pun buka suara soal ketidakhadirannya di acara PDIP. 

Ia membenarkan dirinya tidak diundang oleh PDIP. 

"Saya tidak diundang (acara PDI-P)," kata Ganjar lewat pesan singkat, seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu (23/5/2021).

Baca juga: Komentar Mardani Ali Sera soal Ganjar Pranowo yang Tak Diundang di Acara PDIP: Sing Sabar Mas

Ganjar mengatakan, jika diundang dirinya memastikan bakal hadir di acara yang dihadiri Puan Maharani tersebut.

"Sebagai kader wajib hadir," tegasnya.

Adapun soal tudingan Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto yang menganggap dirinya sudah kebablasan dalam hal Pilpres 2024, dirinya enggan berkomentar.