Breaking News:

Seleksi Kepegawaian di KPK

BKN Beberkan Alasan 51 Pegawai KPK Dipecat, Ungkap Tak Memenuhi Indikator Penilaian Ini

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengungkap alasan 51 pegawai KPK yang dipecat tidak memenuhi indikator penilaian hal ini.

Penulis: Inza Maliana
Editor: Gigih
Tangkap layar Youtube Kompas TV
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengungkap alasan 51 pegawai KPK yang dipecat tidak memenuhi indikator penilaian hal ini. 

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkap alasan pihaknya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberhentikan 51 pegawai yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Bima menjelaskan, ada tiga indikator dalam menentukan lolosnya pegawai KPK dalam asesmen TWK.

Pertama adalah aspek pribadi, kedua adalah aspek pengaruh, dan ketiga adalah aspek PUNP atau Pancasila, UUD 1945 dan seluruh turunan peraturan perundang-undangannya, NKRI, serta pemerintah yang sah.

Baca juga: Nasib 51 Pegawai KPK Berakhir Dipecat, Eks Jubir KPK Sebut Arahan Jokowi Tak Dilaksanakan

"Jadi untuk asesmen TWK, ada klaster indikator yang diminta. Pertama adalah klaster atau aspek dari pribadi yang bersangkutan."

"Kedua adalah aspek pengaruh, ini terkait bagaimana seseorang terpengaruh atau dipengaruhi," kata Bima, dalam konferensi pers yang dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (25/4/2021).

Kemudian, lanjut Bima, klaster ketiga adalah aspek PUNP yang terdiri atas Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan turunannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta pemerintah yang sah.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengungkap alasan 51 pegawai KPK yang dipecat tidak memenuhi indikator penilaian hal ini.
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengungkap alasan 51 pegawai KPK dipecat, sebut tidak memenuhi indikator penilaian hal ini. (Tangkap layar Youtube Kompas TV)

Dari tiga klaster itu, Bima menjelaskan terdapat 22 indikator penilaian.

Penilaian aspek pribadi berisi enam indikator, aspek pengaruh berisi tujuh indikator dan aspek PUNP berisi sembilan indikator.

"Untuk yang aspek PUNP itu harga mati, jadi tidak bisa dilakukan penyesuaian dari aspek tersebut," ungkap Bima.

"Bagi mereka yang PUNP nya bersih, walaupun aspek pribadi dan pengaruhnya terindikasi negatif, itu masih bisa dilakukan proses melalui diklat," tambahnya.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved