Breaking News:

Seleksi Kepegawaian di KPK

PBNU Sebut Pemecatan 51 Pegawai Bentuk Obstruction of Justice Pimpinan KPK

Kata Sekretaris Lakpesdam PBNU Marzuki Wahid, 51 pegawai yang dipecat sedang menangani kasus-kasus korupsi yang sangat serius.

istimewa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) menyebut pemecatan 51 pegawai KPK tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan bentuk upaya perintangan penyidikan (obstruction of justice) dari pimpinan KPK.

Kata Sekretaris Lakpesdam PBNU Marzuki Wahid, 51 pegawai yang dipecat sedang menangani kasus-kasus korupsi yang sangat serius.

Imbasnya, penyidikan kasus korupsi tersebut dapat terhenti.

Baca juga: Polemik TWK di KPK: Pimpinan Disebut Iming-imingi Pegawai Pasti Lulus hingga TWK Dinilai Langgar HAM

"Saya khawatir ini bagian dari upaya pelemahan KPK oleh pihak-pihak eksternal yang terancam oleh KPK dan obstruction of justice dari pimpinan KPK.

Karena sejumlah orang yang dipecat ini mereka sedang menangani kasus-kasus korupsi yang sangat serius.

Jika mereka dipecat, maka penyidikan korupsi terhenti atau berganti penyidik berarti akan memutar balik titik awal penyidikan," ujar Marzuki dalam keterangannya, Rabu (27/5/2021).

Baca juga: Politikus Demokrat: Imbauan Presiden Soal 75 Pegawai KPK yang Gagal TWK Hanya Basa Basi

Untuk itu, ia meminta pimpinan KPK guna mengikuti arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasib pegawai yang tidak lolos TWK yakni semua pegawai KPK diangkat semua sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Bahwa kemudian diperlukan Diklat dan peningkatan kapasitas tentang wawasan kebangsaan, misalnya, untuk mereka sebagai ASN, itu suatu kemestian yang harus dilakukan," kata Marzuki.

Baca juga: KPK Panen Kritikan dari Sejumlah Tokoh Politik Gara-gara Pemecatan 51 Pegawainya

Ia menyebutkan bisa saja ada pengecualian apabila orang-orang yang tidak lolos itu terbukti terlibat dalam organisasi terlarang, atau melanggar etika-moral dan profesi sebagai penegak anti korupsi.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved