Polemik TWK di KPK: Pimpinan Disebut Iming-imingi Pegawai Pasti Lulus hingga TWK Dinilai Langgar HAM

TRIBUNNEWS.COM - Persoalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih menjadi polemik, walaupun pimpinan KPK telah menyatakan 51 pegawai dipecat dan 24 lainnya akan dididik kembali.

Menurut Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Giri Suprapdiono, sejak awal pimpinan KPK telah mengiming-imingi pegawai pasti akan lulus TWK.

Sehingga tidak perlu lagi untuk belajar sebelum tes.

Atas dasar itulah lantas Giri penasaran, mengapa 75 pegawai bisa dikatakan tidak memenuhi syarat.

Baca juga: Jokowi Didesak Turun Tangan Selesaikan Polemik Seleksi Pegawai KPK

Bahkan tanpa dilampiri adanya alasan mengapa pegawai KPK tersebut tidak memenuhi syarat.

"Jadi kami penasaran karena 75 pegawai ini dikatakan tidak memenuhi syarat tanpa dilampirkan kenapa tidak memenuhi syarat sampai sekarang," kata Giri, dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (27/5/2021).

Giri pun mempertanyakan, apa sebenarnya data yang digunakan oleh pimpinan KPK ini.

Ia bahkan menikai TWK ini hanyalah gimik belaka.

"Sehingga serta merta, data lain yang digunakan apa. Jadi saya pikir Tes Wawasan Kebangsaan itu hanya gimmik saja," imbuhnya.

Baca juga: Politikus Demokrat: Imbauan Presiden Soal 75 Pegawai KPK yang Gagal TWK Hanya Basa Basi

TWK KPK Disebut Langgar HAM

Sementara itu Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, menduga ada pelanggaran Hak Asasi Manusia dan penelusuran rekam jejak pegawai sebelum tes.

Selain itu pemgumuman tentang hasil TWK oleh pimpinan KPK sebelumnya dinilai memperkuat stigmatisasi.

Menurut Choirul, stigmatisasi ini adalah permasalahan serius.

"Stigmatisasi itu dalam konteks hak asasi manusia sangat serius. Apalagi kemarin mengesankan, ini mohon maaf banget itu pengumuman kemarin itu pada akhirnya memperkuat stigmatisasi."

"Misalnya ini sudah dapet angkanya sudah merah, merah sekali enggak bisa dibetulin. Itu menurut kami stigmatisasi problem serius," kata Choirul.

Baca juga: Hari Ini Komnas HAM Terima Dokumen Tambahan Soal Aduan 75 Pegawai KPK dari Tim Kuasa Hukum