DPR Tantang Rocky Gerung dan Rizal Ramli Dialog di Forum Terbuka Bicara Kontroversi Dana Haji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI melalui Komisi VIII DPR yang antara lain membidangi masalah haji mengajak pihak yang menyebarkan isu soal dana haji untuk berdialog di forum terbuka.

Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi informasi yang menyesatkan bagi calon jemaah haji.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan belakangan ini berbagai isu dilontarkan sejumlah tokoh terkait tidak adanya keberangkatan calon jemaah haji tahun ini.

"Kami di Komisi VIII (DPR) detail membicarakan haji, membentuk panja haji. Kalau persiapan dalam negeri tidak masalah, surat Saudi itu betul tapi tidak bermakna," kata Yandri seperti dikutip Kompas.TV, Senin (7/6/2021).

"Saudi belum beri kuota, belum cabut larangan terbang. Kondisi ini menurut komisi VIII, sudah tidak mungkin. Mohon di medsos, jangan sesatkan informasi. Sudah tidak berangkat, jangan bebani yang sesat," sambungnya.

Baca juga: Sempat Kritik Soal Pelaksanaan Ibadah Haji 2021, Haikal Hassan Kini Minta Maaf

Yandri pun terang-terangan mengajak pihak yang menyebarkan isu ini, seperti Rizal Ramli dan Rocky Gerung untuk berdialog di forum terbuka.

"Tolong intelektual, ekonom, hentikan informasi menyesatkan untuk calon jemaah haji. Tidak ada gunanya. Saya siap Doktor Ramli dan Rocky Gerung. Sampai saat ini rakyat terbelah karena ini," ujarnya.

Menurut Yandri, langkah ini agar calon jemaah haji tidak termakan isu yang menyesatkan.

Mulai dari isu soal utang katering di Arab Saudi hingga mengaitkan dengan Habib Rizieq Shihab.

"Utang tidak ada sama sekali. Kata-kata bohong stop. Tidak benar, kita tidak punya utang pemondokan dan katering di Saudi. Itu sesat. Katanya gara-gara Habib Rizieq. Tolong jangan dikaitkan," tutur Yandri.

"Bikin forum terbuka, roki gerung, rizal ramli. kita bikin itu agar tidak menyesatkan," imbuhnya menegaskan.

Yandri Susanto sebelumnya juga meminta masyarakat tak mudah percaya pada berita bohong atau hoaks yang beredar terkait penyelenggaraan ibadah haji 2021.

Ia memastikan, pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun ini bukan karena adanya utang pemerintah Indonesia ke Arab Saudi.

Yandri mengatakan, keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun 2021 merupakan kesepakatan antara Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI.

Sejatinya Kementerian Agama telah mempersiapkan penyelenggaraan jemaah haji asal Indonesia, mulai dari asrama hingga manasik.

Namun demikian, hingga saat ini pemerintah Arab Saudi belum memperbolehkan penerbangan dari Indonesia ke Jeddah maupun Madinah. Termasuk, kuota haji juga belum diberikan kepada Indonesia.

Keputusan pembatalan ini juga diambil atas dasar pertimbangan keselamatan jemaah di tengah pandemi virus corona yang masih melanda dunia

Pemerintah bersama DPR, kata Yandri, bersepakat untuk mengutamakan keselamatan jemaah.

"Komisi VIII DPR RI kemarin rapat terakhir dengan Pak Menteri Agama melihat kondisi kekinian bahwa dengan berat hati kami bersepakat bahwa haji tahun ini negara kita atau bangsa yang sangat kita cintai ini belum bisa mengirimkan calon jemaah hajinya," ucap Yandri.

Kritik Rocky Gerung

Sebelumnya, pengamat politik Rocky Gerung ikut angkat bicara soal pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia 2021.

Pembatalan ini diklaim dilakukan pemerintah Indonesia sebelum Arab Saudi menetapkan boleh tidaknya penyelenggaran haji tahun ini.

Hal ini, kata Rocky Gerung, memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Bahkan, menurutnya, masyarakat mencurigai adanya pengalihan dana haji.

"Kita mau tahu mengapa rakyat justru curiga ini bukan soal kuota, tapi soal duit yang gak ada untuk memberangkatkan jemaah, " katanya di youtube Rocky Gerung Official seperti dikutip dari Tribun Timur.

Hal itu kata Rocky terlihat dari ketidakjelasan di dalam manajemen dana haji.

"Rakyat bahkan anggap 'dana gue sudah dipakai bikin jalan tol dan sekarang tol bangkrut," tambahnya.

Soal lain, kata mantan dosen filsafat ini, adalah adanya persoalan di Garuda yang merupakan maskapai pemberangkatan haji.

"Soal Garuda yang mungkin menghitung bahwa 'ya gak bisa lagi kita bawa jemaah dengan konsekuensi perusahaan lagi bangkrut'," katanya.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Tidak Secuilpun Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur

Bantahan pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memastikan dana haji milik jemaah Indonesia masih tersimpan secara aman.

Dia menyebut bahwa tak ada secuilpun uang jemaah yang digunakan untuk investasi ke sektor infrastruktur. 

Dia menjelaskan, dana haji itu disimpan dan dikelola oleh lembaga yang independen profesional, yaitu BPKH. 

"Tidak ada satupun atau tidak ada secuil dana pun yang diinvestasikan di sektor yang langsung termasuk infrastruktur, jadi memang belum ada langkah untuk membuat direct investment," kata Muhadjir dalam rekaman suara yang diterima Kompas.TV, Minggu (6/62021). 

Dia menambahkan, investasi dana haji tersebut pun masih berbentuk surat-surat berharga yang disimpan di bank syariah dengan standar tabungan haji dikelola secara syariah.

Namun sayangnya dia tak menyebutkan nama bank yang dipercaya untuk menyimpan investasi dana haji tersebut.

"Semua (investasi) masih berupa surat- surat berharga investasinya dan juga disimpan di bank syariah sesuai dengan standar tabungan haji yang harus dikelola dengan syariah dan mereka yang sudah menyimpan dana haji itu juga mendapatkan dan kemanfaatan," ujarnya. 

Sumber: Kompas.TV/Tribun Timur/Tribunnews.com