Soal Wacana Presiden 3 Periode setelah Ramai Komunitas Jokowi-Prabowo 2024, Sejumlah Pihak Bereaksi

Hal ini ia sampaikan setelah poster undangan yang mengatasnamakan Komunitas Jok-Pro 2024 beredar luas.

"Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap reformasi 1998," kata Fadjroel saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (19/6/2021).

Menurut Fadjroel, sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen pertama menyebutkan bahwa, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

Ia juga mengingatkan sikap penolakan Jokowi soal wacana presiden tiga periode.

Pada 2 Februari 2019, Jokowi pernah menyatakan penolakannya yang pertama.

Kala itu, Jokowi menyinggung ada pihak yang ingin menjerumuskannya melalui wacana presiden tiga periode.

"Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," ujar Fadjroel mengutip pernyataan Jokowi.

Penolakan kedua disampaikan Jokowi pada 15 Maret 2021.

"Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama."

"Janganlah membuat gaduh baru, kita sekarang fokus pada penanganan pandemi," ungkap Fadjroel kembali mengutip pernyataan Jokowi.

Baca juga: POPULER NASIONAL Daftar Formasi CPNS 2021 Instansi Pusat | Jokowi Harapan Terakhir 75 Pegawai KPK

Baca juga: Pakar: Jika Jokowi Tak Lepas Tangan, Polemik TWK Pegawai KPK Bisa Cepat Selesai

2. Partai Kebangkitan bangsa (PKB)

Saat ditanya soal munculnya Komunitas Jok-Pro 2024, Ketua DPP PKB, Daniel Johan, yang juga anggota Komisi IV DPR RI, meminta masyarakat agar menganggap hal tersebut sebagai aspirasi normal.

Meski begitu, ia mengingatkan Jokowi sudah pernah menolak wacana presiden tiga periode.

Daniel menilai sikap penolakan tersebut bisa menjadi pegangan bagi setiap pendukung Jokowi.

"Tapi kan Presiden Jokowi sudah sampaikan menolak wacana presiden tiga periode. Beliau tegak lurus dengan konstitusi dan amanat reformasi," ucap dia, Sabtu (19/6/2021), dikutip dari Kompas.com.