Kamis, 11 September 2025

Wacana Presiden 3 Periode

Soal Wacana Presiden 3 Periode setelah Ramai Komunitas Jokowi-Prabowo 2024, Sejumlah Pihak Bereaksi

Sejumlah pihak, Istana hingga partai politik, bereaksi soal wacana presiden 3 periode setelah ramai Jokowi-Prabowo 2024.

SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) usai memimpin rapat terbatas di samping panel overhaul kapal selam KRI Cakra-401 yang ada di fasilitas Produksi Kapal Selam PT PAL, Surabaya, Senin (27/1/2020). Rapat terbatas itu membahas industri pertahanan nasional terutama berkaitan dengan kebijakan pengembangan alat utama sistem senjata di PT PAL. SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ 

"Jadi saya rasa ini bisa menjadi pegangan bagi segenap pendukungnya," imbuhnya.

3. Partai Bulan Bintang (PBB)

Perwakilan dari Partai Bulan Bintang saat melaporkan sengketa pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019). Tribunnews/Jeprima
Perwakilan dari Partai Bulan Bintang saat melaporkan sengketa pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019). Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Senada dengan Daniel Johan, Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Ferry Noor, menilai wacana presiden tiga periode yang diusung Komunitas Jok-Pro 2024 adalah usulan biasa.

Mengutip Kompas.com, ia menganggap hal tersebut sah-sah saja selama tak melanggar UUD 1945.

"Itu sah-sah saja selagi tidak melanggar UU. Tapi sekarang ini kan hasil amandemen yang lalu, yang sudah dilakukan pada saat reformasi, itu kan membatasi masa jabatan presiden dua periode."

Baca juga: Beredar Poster Undangan Syukuran Seknas Jokowi-Prabowo 2024, Ini Kata Jubir Presiden

Baca juga: Busyro Muqoddas Sebut Jokowi Harapan Terakhir 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK

"Nah, kalau wacana tiga periode ini mau dilakukan oleh Jok-Pro, silakan saja. Tapi mereka tidak boleh menabrak undang-undang," bebernya, Sabtu (19/6/2021).

Lebih lanjut, Afriansyah mengatakan Komunitas Jok-Pro 2024 bisa saja mengajukan wacana tersebut ke pihak yang berwenang mengamandemen UUD, jika memang ingin Jokowi menjabat tiga periode.

Namun, sebagai aktivis 1990-an, ia tak setuju jika presiden menjabat selama tiga periode.

"Sebagai tokoh atau aktivis 1990-an, kita ini menolak rezim Soeharto. Saya juga sepakat untuk membatasi periode masa pemerintahan dua periode saja," ucapnya.

4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). (KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI)

Sebagai partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi, PPP menyampaikan akan tetap taat pada konstitusi amandemen UUD 1945 yang menyebut masa jabatan presiden hanya dua periode.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, saat menanggapi soal Komunitas Jok-Pro 2024.

"Kalau ditanya bagaimana sikap PPP, maka PPP punya sikap sejauh ini ingin taat berkonstitusi saja yaitu masa jabatan presiden dua periode saja," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/6/2021).

Ia juga mengingatkan, selama ini Jokowi sudah pernah menyatakan sikap penolakan terkait wacana presiden tiga periode.

"Saya kira, publik masih ingat ketegasan sikap beliau sebagai presiden terkait itu. Beliau ingin taat konstitusi yakni menjabat dua periode saja," ucapnya.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan