BEM UI Juluki Jokowi The King of Lip Service, Gerindra Tak Setuju, PPP: Kritik Itu Harus Akurat

TRIBUNNEWS.COM - Nama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) tengah menjadi sorotan di media sosial, karena kritikannya.

Mereka menjuluki Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai The King of Lip Service lewat postingan akun Twitter, @BEMUI_Official, Sabtu (26/5/2021).

Organisasi mahasiswa ini menyebut Jokowi kerap mengumbar-umbar janji.

Yang pada akhirnya, menurut BEM UI, tak ditepati Jokowi sendiri.

Baca juga: Presiden Jokowi Dijuluki King Of The Lip Service, Kampus Panggil BEM UI, Apa Respons Istana?

"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras."

"Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," tulis akun tersebut, dikutip Tribunnews dari Twitter @BEMUI_Official, Sabtu (26/6/2021).

BEM UI bahkan menyinggung soal Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga polemik Tes Wawasan Kebangsaan sebagai upaya pelemahan lembaga anti rasuah itu.

Kritikan tersebut lantas mendapat komentar dari sejumlah politisi.

Baca juga: Isi Surat dan Nama Pengurus BEM UI yang Dipanggil Rektorat karena Kritik Jokowi King of Lip Service

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tak setuju dengan kritikan yang disampaikan organisasi mahasiwa itu.

Menurutnya, selama ini Jokowi telah bekerja keras dalam menyelesaikan persoalan negara.

"Saya tidak sepakat dengan pernyataan mereka. Pak Jokowi berkerja keras menjalankan tugas pokok dan fungsinya," ujar Habiburokhman saat dihubungi Tribunnews, Minggu (27/6/2021).

Walaupun hasil kinerja Jokowi belum maksimal, Habiburokhman menilai hal tersebut karena banyak dipengaruhi faktor eksternal.

Baca juga: BEM UI Sebut Jokowi King of Lip Service, Ini Respons Istana

Ia mencontohkan soal pencapaian ekonomi yang belum baik karena ada pandemi Covid-19.

"Soal ekonomi misalnya, kita tahu kita di tengah situasi pandemi Covid-19 tentu banyak target yang meleset," ujar Anggota Komisi III DPR RI itu.

Sedangkan, soal polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kata Habiburokhman, Jokowi sudah tegas dan tidak mencampuri lebih jauh.