Soal Wacana PPKM Darurat Diperpanjang, Sandiaga Uno Sudah Siapkan Skenario, Pimpinan DPR Beri Saran

"Apapun opsi yang diberikan untuk kemudian mengatasi lonjakan Covid ini memang harus dipikirkan matang-matang."

"Tapi, memang opsi tersebut tentunya memang dibuat untuk mengatasi lonjakan Covid-19," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, dilansir Tribunnews.

Untuk mendukung kesuksesan PPKM Darurat, Sufmi Dasco mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan dan terus menerapkan protokol kesehatan.

Tak hanya itu, ia juga meminta agar aparat di lapangan bertindak tegas, namun terukur.

"Aparat di lapangan juga bertindak tegas tetapi harus juga terukur."

"Jangan ada multitafsir, saya lihat juga banyak di daerah-daerah tentang cara penegakan hukum dari PPKM Darurat ini," pungkasnya.

Dampak Jika PPKM Darurat Diperpanjang

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, membeberkan dampak yang terjadi jika PPKM Darurat diperpanjang.

Hal ini ia sebutkan dalam bahan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (12/7/2021).

Mengutip Kompas.com, dampak pertama jika PPKM Darurat diperpanjang adalah tingkat konsumsi masyarakat akan melambat.

Baca juga: Menpora Pastikan Seluruh Atlet dan Official PON Papua Telah Vaksinasi Covid-19

Baca juga: Obat Terapi Covid-19 Banyak Dibutuhkan Pasien Isoman, Menkes Imbau Jangan Lakukan Aksi Borong

Akibatnya, pemulihan ekonomi Indonesia bisa tertahan.

Dampak lainnya adalah pertumbuhan ekonomi RI di kuartal III diprediksi akan melambat di kisaran empat hingga 5,4 persen.

Karena itu, belanja APBN akan ditingkatkan untuk merespons dampak negatif dari peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian.

Sri Mulyani mengatakan, diperlukan pula percepatan vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan (fasilitas dan tenaga kesehatan).

Diketahui, pemerintah sebelumnya telah memutuskan menerapkan kebijakan PPKM Darurat di Jawa-Bali sejak 3 hingga 20 Juli 2021.