PPKM Darurat akan Diperpanjang Jadi 6 Minggu? Ini Tanggapan Ahli Utama KSP

TRIBUNNEWS.COM - Wacana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi 6 minggu, tengah menjadi sorotan masyarakat.

Hal itu terkuak setelah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beberapa waktu lalu, yang memberi 'sinyal' bahwa akan ada perpanjangan masa PPKM Darurat.

Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menyebut pemerintah sampai saat ini, belum mengeluarkan keputusan PPKM darurat akan diperpanjang atau tidak.

"Untuk saat ini kasus Covid-19 memang masih tinggi, itulah kenapa dibuka kemungkinan perpanjangan PPKM Darurat, "

"Tapi kan sampai sekarang belum diputuskan," ucap Edy, dikutip dari tayangan YouTube TV One, Rabu (14/7/2021).

Baca juga: Wacana Perpanjangan PPKM Darurat Tanpa Pengawasan Ketat Dinilai Akan Lebih Banyak Merugikan

Menurutnya, pernyataan Menkeu beberapa waktu lalu, adalah skenario kedepan jika situasi Covid-19 semakin memburuk.

Sehingga, belum bisa dipastikan apakah pemerintah akan memperpanjang PPKM Darurat.

"Yang disampaIkan bu Sri Mulyani tentang perpanjangan PPKM Darurat itu skenario berat gitu."

"Konteksnya bukan pasti akan diperpanjang, karena itu bukan kewenangan Menteri Keungan."

"Tapi konteksnya, bahwa, khususnya APBN untuk menghadapi situasi yang sangat berat, andai kata PPKM Darurat harus diperpanjang," jelas Edy.

Baca juga: Ini Syarat Bagi Driver Ojek Online Agar Dapat Melintas di Seluruh Pos Penyekatan Selama PPKM Darurat

Selain itu, Edy juga menekankan bahwa PPKM Darurat telah memberikan efek penurunan pada tingkat mobiltas warga.

Ia mencontohkan, untuk wilayah Jabodetabek, angka mobilitas warga dilihat dari pergerakan laju KRL mengalami penurunan sampai 61 persen.

"Di level nasional, di google index mobilty, juga terjadi penurunan mobilitas," imbuh dia.

Menurutnya, apabila pergerakan aktifitas warga bisa lebih ditekan, angka kasus Covid-19 akan ikut menurun.

"Kalau indikator mobilitas bisa ditekan terus, cepat atau lambat kasus Covid kita yakin akan terkendali," katanya.

Diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu ke depan karena cepatnya mutasi varian baru Delta.

Hal itu tertera dalam bahan paparan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI hari ini, Senin (12/6/2021).

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," sebut paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip Kompas.com, Senin (12/7/2021).

Perpanjangan PPKM Darurat dilakukan bila risiko pandemi Covid-19 masih tinggi. 

Dalam paparan juga disebutkan, PPKM Darurat sangat berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Terdepan Tangani Covid-19, Pemerintah Diminta Berikan Penghargaan kepada Nakes, Aparat, dan Relawan

Wanita yang akrab disapa Ani ini menyebut, PPKM membuat tingkat konsumsi masyarakat melambat, pemulihan ekonomi tertahan, dan pertumbuhan ekonomi kuartal III diprediksi melambat pada kisaran 4 persen - 5,4 persen.

Untuk itu, pihaknya akan memperkuat belanja APBN. Sebelumnya, pemerintah sudah menambah belanja di sektor kesehatan dan perlindungan sosial dalam program PEN.

Penambahan anggaran dua sektor tersebut berasal dari refocusing dan realokasi sektor lainnya, seperti bantuan UMKM dan Korporasi, serta program prioritas.

"Belanja APBN diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian. Diperlukan akselerasi vaksinasi, efektifitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan," sebut paparan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memberlakukan masa PPKM Darurat dari tanggal 3-20 Juli 2021.

Bahkan, bermunculan isu PPKM Darurat akan diperpanjang hingga 17 Agustus 2021.

Namun hal itu dibantah oleh Juru Bicara Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) Jodi Mahardi.

Pihaknya juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih sesuai dengan rencana awal di mana PPKM Darurat akan dilakukan dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Skenario Terburuk soal Lonjakan Covid-19

Lonjakan kasus Covid-19 beberapa hari terakhir membuat pemerintah mulai menjalankan skenario terburuk atau worst case scenario.

Terkait hal itu , Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan, sejumlah langkah yang diambil pemerintah.

Langkah-langkah tersebut berhubungan dengan penambahan tempat tidur rumah sakit (RS), penyedian obat-obatan hingga pemasokan tabung oksigen.

"Penambahan tempat tidur-tempat tidur di Jakarta dengan worst case scenario saya kira berjalan terus, dan di Jawa Barat, Bandung, di Semarang, sampai di Jawa Timur dan Bali," ucap Luhut dalam konferensi persnya, Senin (12/7/2021).

Baca juga: Covid-19 Renggut Nyawa dr Desy di Batam, Keluarga Tak Bisa Wujudkan Keinginan Terakhir Almarhumah

Melihat kondisi tempat tidur di fasilitas kesehatan (faskes) yang penuh, Luhut pun meminta bantuan TNI untuk membuka RS darurat di lapangan.

"Kami juga meminta TNI untuk membuka RS lapangan, khususnya untuk layanan ICU," imbuh dia.

Kata Luhut, beberapa bangunan juga dialihfungsikan menjadi RS darurat, dibantu dengan Kementerian PUPR.

Lalu, berkaitan dengan obat-obatan, Luhut mengaku, Indonesia kekurangan obat Remdesivir dan Actemra.

Baca juga: Indonesia Jadi Negara Dengan Kasus Harian Covid-19 Tertinggi Di Dunia, Kalahkan Brasil dan India

Ia pun berupaya dengan Kementerian Kesehatan agar Actemra bisa diproduksi di dalam negeri.

Luhut mengatakan mulai hari Rabu pekan ini (14/7), akan me-launching 300 ribu paket obat-obatan.

Paket obat ini diberikan kepada pasien Covid-19 tanpa gejala (OTG) dan bergejala ringan.

"Yaitu OTG 10 persen, paket untuk demam dan anosmia 60 persen, dan paket tiga, untuk deman dan batuk 30 persen."

"Jadi, paket obat ini akan menjangkau hampir 210 ribu kasus aktif, yang kami berikan."

"Ini akan berlangsung ke beberapa bulan ke depan," kata Luhut.

Baca juga: 3,4 Juta Vaksin Covid-19 AstraZeneca Tiba Selasa Malam, Total Indonesia Amankan 137 Juta Dosis

Berkaitan dengan pasokan oksigen, Luhut menuturkan permasalahan kekurangan oksigen akan selesai pada minggu ini.

Lanjut Luhut, saat ini, pemerintah sedang dalam proses mengimpor 40 ribu ton oksigen liquid dan 50 ribu tabung oksigen konsentrator.

Nantinya, oksigen konsentrator ini dengan kapasitas 5 liter, akan dibagikan kepada masyarakat.

"Nanti akan kita bagikan untuk digunakan, kasus-kasus ringan kita pinjamkan ke rumah-rumah."

"Setelah selesai digunakan, itu bisa diambil."

"Itu 5 liter bisa digunakan selama 5 hari," ucapnya.

Baca berita lainnya seputar virus corona

(Tribunnews.com/Shella Latifa)(Kompas.com/Fika Nurul Ulya)