Breaking News:

Seleksi Kepegawaian di KPK

Firli Bahuri Harus Aktifkan 75 Pegawai KPK Serta Batalkan Hasil TWK

Tim advokasi selamatkan KPK meminta Ketua KPK Firli Bahuri segera membatalkan semua keputusan terkait asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua KPK Firli Bahuri diminta untuk kembali mengaktifkan 75 pegawai dan batalkan hasil TWK. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim advokasi selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ketua KPK Firli Bahuri segera membatalkan semua keputusan terkait asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

Firli Bahuri juga diminta untuk mengaktifkan kembali 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK.

"Mengaktifkan kembali, memulihkan serta mengembalikan posisi dan hak-hak Pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, termasuk tugas-tugas mereka sebelumnya dalam penanganan perkara," ujar anggota tim advokasi selamatkan KPK Arif Maulana dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

Hal ini menyikapi penyampaian Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menyatakan asesmen TWK, yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) berpotensi pelanggaran administrasi atau maladministrasi.

Dia memandang Ombudsman menyikapi secara terbuka dan objektif terkait polemik TWK.

"Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman Republik Indonesia atas pemeriksaan yang cepat dan tegak lurus sesuai dengan kewajiban Undang-Undang. Selain itu, penyampaian laporan akhir juga disampaikan secara terbuka dan akuntabel," kata Arif.

Dia menyampaikan, berdasarkan temuan Ombudsman menunjukkan adanya skenario pelanggaran hukum yang menghasilkan TWK dan 75 pegawai KPK dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Baca juga: Ombudsman Temukan Penyimpangan Backdate Dalam TWK Pegawai KPK

Selain itu, terbukti pula bahwa pelaku intelektual atas pelanggaran ini tidak hanya Firli Bahuri dan Pimpinan KPK saja, akan tetapi turut melibatkan beberapa pejabat-pejabat tinggi kementerian/lembaga terutama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

"Maka dari itu diperlukan penyelidikan lebih lanjut afiliasi dan peran serta para pejabat tersebut," kata Arif.

Halaman
123
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved