Breaking News:

ICW Desak Dewas KPK Bertindak Menyikapi adanya Laporan soal Penembakan Laser

(ICW) mendesak Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) untuk bertindak dan mengambil sikap terkait adanya laporan KPK ke Polres Jakart

Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, ditembaki laser, Senin (28/6/2021) petang membentuk beberapa tulisan di antaranya Berani Jujur Pecat 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) untuk bertindak dan mengambil sikap terkait adanya laporan KPK ke Polres Jakarta Selatan soal penembakan laser ke Gedung Merah Putih.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, hal itu dikarenakan pelapor yang diduga merupakan pegawai KPK telah melanggar kode etik yang tertuang dalam Peraturan Dewas.

Di mana peraturan yang dimaksud yakni pada Pasal 7 ayat (2) huruf d PerDewas Nomor 02 Tahun 2020.

Pada pasal tersebut kata Kurnia dinyatakan kalau, dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Profesionalisme, setiap Insan Komisi dilarang merespons kritik dan saran secara negatif dan berlebihan.

"Untuk itu, Dewan Pengawas mesti segera bertindak menyikapi pelaporan ini," kata Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/7/2021).

Lebih lanjut kata dia, pelaporan ini juga merupakan bentuk gambaran ketidakmampuan KPK dalam menutupi sengkarut penyelanggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Semestinya aksi penembakan laser yang diketahui dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil Greenpeace Indonesia tersebut harus dijawab oleh KPK bukan dilaporkan ke pihak kepolisian.

Baca juga: ICW: KPK Memberangus Demokrasi karena Laporkan Aksi Penembakan Sinar Laser ke Polisi

Sebab kata dia, aksi ini diyakini sebagai respon dari masyarkat atas polemik KPK soal penyelenggaraan TWK untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Aksi ini, dipandang sebagai respon masyarakat atas problematika KPK yang harus dijawab, bukan justru melaporkan ke polisi," ucapnya.

Tak hanya itu, langkah KPK ini juga kata Kurnia telah membungkam atau memberangus sistem demokrasi Indonesia.

Halaman
123
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved