Moeldoko Minta Tak Ada Lagi Pihak-pihak yang Meragukan Kepemimpinan Jokowi dalam Menghadapi Pandemi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko merespons persoalan siapa pegang komando penanganan Covid-19 yang baru-baru ini dipersoalkan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK).

Kedua tokoh ini menilai terlalu banyak organisasi yang bekerja menangani pandemi Covid-19 sehingga membuat masyarakat bingung. Penanganan lebih baik dipegang satu komando saja.

Moeldoko mengatakan, meski ada banyak tokoh yang tugaskan di lapangan, namun semuanya tetap dalam satu komando yaitu dari Presiden Jokowi.

Termasuk Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa Bali Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, semuanya mendapat instruksi dari Jokowi.

"Saya selalu katakan, panglima tertinggi di dalam penanganan Covid-19 adalah presiden. Pak Luhut, Pak Airlangga semuanya mendapat instruksi sangat clear di rapat kabinet oleh presiden. Itu menunjukkan beliau seorang panglima dalam hal penyelesaian Covid-19," kata Moeldoko, Jumat (6/8/2021).

Moeldoko mencontohkan sejumlah arahan yang diberikan Jokowi dan langsung dikerjakan oleh anak buahnya di kabinet.

Ia bercerita ketika sempat ada masalah pendistribusian obat dari luar negeri, Jokowi segera memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menyiapkan pesawat Hercules agar obat tersebut dibawa ke Indonesia.

"Kemarin presiden mendapat informasi ada keluhan tentang transportasi untuk dukungan logistik untuk memindahkan dari beberapa negara karena kesulitan angkutan logistiknya. Presiden langsung memerintahkan Panglima TNI siapkan pesawat Hercules untuk bisa menghubungi semuanya agar tidak ada hambatan apa pun," jelasnya.

Tak hanya itu saja, Jokowi juga meminta agar proses kedatangan obat tak dipersulit di Bea Cukai sehingga bisa lebih cepat masuk ke Indonesia.

Baca juga: Satgas Ungkap Penyebab Meningkatnya Kematian Covid-19 pada Usia Produktif

Tentu saja, instruksi tersebut dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku.

"Berikutnya di border, Bea Cukai dapat perintah langsung dari presiden. Semuanya harus berjalan dengan cepat. Tentu tidak boleh melanggar aturan," ujarnya.

Moeldoko kembali memastikan pemerintah berusaha merespons dengan cepat dan mencari solusi terbaik dari setiap masalah dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Berikutnya adalah laporan ICU yang terbatas, langsung ada perintah dari presiden. Itu adalah pimpinan tertinggi dalam struktur penanganan Covid-19 Jadi tidak perlu lagi didiskusikan," imbuhnya.

Semua itu, kata dia, menunjukkan bahwa Jokowi merupakan panglima tertinggi dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

Oleh sebab itu, ia meminta tidak ada lagi pihak-pihak yang meragukan kepemimpinan Jokowi dalam menghadapi pandemi Covid.

"Itu menunjukkan beliau seorang panglima dalam hal penyelesaian Covid. Jadi jangan lagi didiskusikan," twagas Moeldoko.

Moeldoko meminta agar tak ada lagi pihak-pihak yang menghambat tugas yang sedang dikerjakan pemerintah. Sebab, dibutuhkan kerja sama yang maksimal agar penanggulangan bisa dilakukan cepat dan tepat.

"Jadi hal-hal yang menjadi persoalan sekarang ini sungguh telah direspons dengan cepat dan baik oleh pemerintah. Jadi jangan lagi didiskusikan. Buktinya tadi saya katakan, begitu presiden menerima laporan distribusi logistik, apa yang dilakukan. Panglima TNI siapkan pesawat untuk selesaikan itu," jelas Moeldoko.

"Sekali lagi janganlah membuat persoalan tidak penting di sini. Kritik silakan tetapi marilah terlibat bersama-sama untuk penyelesaian Covid-19 ini. Kita mengajak semuanya. Kalau pun tidak mau terlibat ya enggak apa-apa silakan saja," kata Moeldoko.

Sebelumnya sejumlah tokoh mendesak Presiden Jokowi memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19. Jokowi diminta tidak lagi menunjuk menteri untuk mengawal penuntasan pandemi.

Salah satu desakan datang dari Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution.

Ia menilai, langkah ini dinilai perlu dilakukan Jokowi karena kasus penularan Covid-19 sudah semakin mengkhawatirkan.

Baca juga: Cegah Covid-19, Jangan Lupa Konsumsi Empat Vitamin Ini untuk Daya Tahan Tubuh

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon juga mendesak hal serupa.

Fadli berpendapat, Jokowi perlu memimpin langsung penanganan Covid-19 agar semua kementerian dan lembaga fokus menghadapi darurat pandemi bersama-sama.

Adapun Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla sempat menyebut terlalu banyak organisasi dalam penanganan pandemi di Indonesia.

Padahal, seharusnya bisa di bawah satu komando yang sama saja.

"Iya, harus lebih simpel direction ke bawah dan harus full time. sehingga hari ini harus bicara Covid, harus soal isolasi, harus bicara disiplin, bicara ekonomi lagi," kata JK.

Hal senada diungkapkan Megawati yang menurutnya penanganan pandemi harusnya dilakukan oleh Satgas Covid-19.

"Coba tolong dipikirkan. Saya mau ngomong ke Pak Jokowi, siapakah yang harus pegang komando. Sekarang Satgas pandemi kan ada, harusnya kan itu, ya, sudah begitu. Tapi yang saya lihat lapangan semua bisa dibilang jak-jakan. Saya enggak sabaran," kata Megawati, Rabu (4/8/2021).(tribun network/fik/dod)