Dua Nama di Bursa Calon Panglima TNI: Selain Rekam Jejak Baik, ELSAM Minta Komitmen Perlindungan HAM
Saat ini ada dua nama Jenderal yang mencuat dan digadang-gadang akan menggantikan posisi Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.
Editor:
Choirul Arifin
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November 2021. Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, masa dinas keprajuritan untuk perwira paling tinggi sampai usia 58 tahun.
Jika mengacu pada urut kacang, calon pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto adalah dari matra Laut (AL).
Namun saat ini, seperti pemberitaan di sejumlah media, ada dua kandidat kuat yang disebut-sebut akan maju menjadi calon Panglima TNI.
Yakni, KSAD Jenderal Andika Perkasa dari TNI AD dan Laksamana Yudo Margono yang saat ini menjadi Kepala Staf TNI AL.
Jubir Istana M Fadjroel Rachman sudah menegaskan, siapa yang akan dipilih jadi Panglima TNI sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden
Namun Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) memberikan catatan tentang kriteria calon Panglima TNI.
Manajer Advokasi ELSAM, M. Busyrol Fuad mengatakan, ada beberapa kriteria untuk bisa mengantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun pada November 2021 mendatang.
Selain harus bebas dari pelanggaran HAM di masa lalu, calon Panglima TNI juga harus memiliki rekam jejak yang baik.
"Calon Panglima TNI harus berkomitmen untuk memastikan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk untuk mencegah terjadinya keberulangan pelanggaran HAM," ujar M. Busyrol Fuad di Jakarta, Sabtu (7/8/2021).
"Kami juga mendesak agar calon Panglima TNI menghormati dan berkomitmen dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam tugas dan fungsi TNI," ujarnya.
Baca juga: Panglima TNI Minta Danrem dan Dandim Berikan Paket Obat dan Pantau Pasien Covid-19 di Setiap Wilayah
"Calon panglima TNI harus juga melanjutkan agenda-agenda reformasi militer, khususnya untuk membangun TNI yang lebih professional kedepan," tambahnya.
Busyrol memaparkan, hal lain yang juga harus menjadi perhatian dalam pergantian Panglima TNI adalah soal keberimbangan rotasi antar-matra.
Baca juga: Jenderal Andika Perkasa Minta Oknum Anggota Segera Kembalikan Uang Pendidikan TNI AD yang Dikorupsi
Jika merujuk UU TNI sebenarnya cukup jelas bahwa pergantian Panglima TNI perlu dilakukan dengan memastikan keberimbangan dalam rotasi antar matra.
"Ini penting, mengingat jangan sampai terjadi kecemburuan di internal sehingga berdampak pada soliditas di internal TNI," paparnya.
Baca juga: KSAL Laksamana Yudo Margono Ancam Pecat Prajurit TNI AL Jika Terbukti LGBT
Busyrol menegaskan, jika dalam perspektif keberimbangan rotasi antar-matra, maka sesuai urutan, saatnya Presiden merotasi pimpinan TNI dari AU ke AL.
Langkah normatif ini penting untuk diperhatikan dan harus diambil untuk menjaga stabilitas internal TNI, namun dengan tetap memperhatikan berbagai kriteria lain yakni bebas dari pelanggaran HAM.
Namun Busyrol enggan memaparkan lebih detail terkait sosok Laksamana TNI Yudo Margono sebagai pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dengan alasan belum memiliki data dan laporan.
Baca juga: Profil 2 Calon Kuat Panglima TNI, Andika Perkasa dan Yudo Margono
"Untuk itu saya belum bisa komentar lebih jauh. Kami belum mempunyai laporan," paparnya.
Saat ini ada dua nama Jenderal yang mencuat dan digadang-gadang akan menggantikan posisinya sebagai Panglima TNI.
Kedua sosok yang namanya kerap santer dibicarakan adalah KSAL Laksamana Yudo Margono dan KSAD Jenderal Andika Perkasa namun siapa nantinya yang akan dipilih untuk menggantikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto adalah hak prerogatif dari Presiden Jokowi.
Anggota Komisi I (Bidang Pertahanan) DPR RI Effendi Simbolon menyebut, saat ini calon Panglima TNI mengerucut pada kedua nama di atas.
"Kita rujuk lagi bisa menjadi dua, dua itu KSAD dan KSAL gitu," kata Effendi Simbolon saat dihubungi, Selasa (15/6/2021).
Berikut profil singkat Jenderal Andika dan Laksamana Yudo Margono:
1. Profil Jenderal Andika Perkasa
Andika Perkasa lahir di Bandung, Jawa Barat, 21 Desember 1964. Dia adalah menantu mantan Kepala BIN AM Hendropriyono.
Selama bertugas menjadi prajurit TNI AD, Andika Perkasa banyak menghabiskan waktunya untuk pendidikan.
Dalam kurun waktu 2003 hingga 2011, ia berada di Washington DC, Amerika Serikat untuk memperoleh pendidikan militer.
Dilansir Kompas.com, Andika Perkasa pernah mengenyam pendidikan Strata 1 (S1) jurusan Ekonomi di dalam negeri.
Sementara gelar Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3), Andika Perkasa mendapatkannya saat melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat.
Andika Perkasa adalah lulusan dari The George Washington University, National Defense University, serta Harvard University.
Andika Perkasa mengantongi tiga gelar S2, yakni MA, MSc, dan MPhil, serta satu gelar S3 PhD.
Di bidang kemiliteran, Andika Perkasa adalah lulusan Akademi Militer pada 1987. Setelah lulus dari Akmil, Andika bergabung dengan jajaran korps baret merah, Kopassus.
Kariernya dimulai sebagai komandan peleton hingga berangsur-angsur naik menjadi Dansub Tim 2 Detasemen 81 Kopassus (1991).
Kemudian Den 81 Kopassus (1995), Danden-621 Yon 52 Grup 2 Kopassus (1997), Pama Kopassus (1998), dan Pamen Kopassus (1998).
Pada 2002, Andika diangkat menjadi Danyon 32 Grup 3/Sandha Kopassus.
Kembali bertugas dalam waktu singkat, ia kemudian dimutasi menjadi Kepala Seksi Korem 051/WKT Dam Jaya.
Pada 8 November 2013, Andika diangkat menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat dan pangkatnya dinaikkan menjadi brigadir jenderal.
Dua hari setelah Jokowi dan wakil presiden saat itu, Jusuf Kalla dilantik, Andika ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Pangkatnya naik menjadi mayor jenderal.
Dua tahun ia mengawal Presiden Jokowi, pada 2016 Andika diangkat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII Tanjungpura.
Jabatan itu ia emban kurang lebih selama dua tahun.
Pada 2018, dia diangkat sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklatad).
Pangkatnya dinaikkan menjadi letnan jenderal.
Tak menunggu waktu lama, Andika kemudian dipercaya menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).
Ia menggantikan Letjen Eddy Rahmayadi yang mundur untuk maju pada pemilu gubernur Sumatera Utara.
Pada November 2018, Andika Perkasa diangkat menjadi KSAD menggantikan Jenderal TNI Mulyono.
Selain menjadi KSAD, Andika Perkasa juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Agustus 2020.
2. Profil Yudo Margono
Yudo Margono merupakan prajurit aktif di TNI Angkatan Laut dan saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).
Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. lahir di Madiun, Jawa Timur, 26 November 1965 atau saat ini memiliki usia 55 tahun.
Yudo Margono merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XXXIII/tahun 1988.
Sebelumnya, dia menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I.
Yudo Margono menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut ke-27 sejak tanggal 20 Mei 2020. Dia juga dikenal sebagai bukan sembarang prajurit TNI AL.
Serangkaian kemampuan dan kecakapan, serta loyalitas adalah sebagian syarat yang harus dimiliki.
Pengamat Intelijen, Pertahanan dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro berpendapat, Yudo Margono sosok yang layak untuk menduduki kursi Panglima TNI.
Ngasiman Djoyonegoro mengulas, rekam jejak atau track record ini dibuktikan Yudo bahkan jauh sebelum dirinya menjadi Kasal.
Misalnya ketika dia menjabat sebagai Panglima Koarmada 1 (Pangkoarmada 1), Yudo dengan kesigapannya memimpin Satgas Laut dalam SAR pencarian bangkai pesawat Lion Air JT 160 yang jatuh di perairan Laut Jawa pada tahun 2019.
Dengan kesigapan satgas dibawah pimpinannya tak butuh lama untuk menemukan serpihan dan CVR pesawat nahas tersebut.
"Kesuksesan pada saat menjabat Pangkoarmada 1 menghantarkannya menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 (Pangkogabwilhan 1)," beber Simon, sapaan akrab Ngasiman.
Sebagai Pangkogabwilhan 1,yang merupakan organisasi baru TNI untuk mengantisipasi tantangan keamanan ke depan, wilayah kewenangannya bukan hanya di laut tetapi meliputi darat, laut dan udara.
Tentunya tantangan dan permasalahan yang dihadapi semakin besar.
Dengan wawasan dan pengalamannya memimpin, Yudo berada posisi terdepan di kisruh perairan Natuna yang diklaim sebagai wilayah China.
Berulang kali dia memerintahkan kapal-kapal TNI untuk melakukan penegakan hukum di wilayah yang masuk hak berdaulat Indonesia tersebut.
"Sebagai Pangkogabwilhan 1, ia punya pengalaman membawahi AD, AL dan AU," tutur Simon.
Simon menjelaskan, saat virus corona merebak di berbagai penjuru dunia dan Indonesia harus memulangkan WNI dari Wuhan, Yudo kembali dipercaya untuk memimpin proses rehabilitasi di hanggar Lanud Raden Sadjad, Natuna.
ABK kapal pesiar yang diobservasi di Kepulauan Seribu juga dikomandoi olehnya.
Pemerintah lalu membangun RSD di Wisma Atlet Kemayoran. Setelah beroperasi, Yudo juga dipercaya memimpin operasional RSD sampai akhirnya diserahkan ke Pangdam Djaya Mayjend TNI Eko Margiyono.
Begitu juga dengan RSD Pulau Galang, Yudo juga yang menjadi komandanya. Bahkan, saat dirinya menjabat Kasal, perhatian kepada relawan tenaga medis covid-19 di Wisma Atlet terus diberikan.
(Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com/Tribun Solo)
