Breaking News:

RJ Lino Tersangka Korupsi Pelindo II

Tanggapi Keberatan RJ Lino, Jaksa: Pokok Perkara Harus Dibuktikan di Persidangan bukan Lewat Eksepsi

Dalam eksepsinya, jaksa mengatakan, seluruh keberatan yang disampaikan RJ Lino bersama tim kuasa hukumnya adalah tidak tepat.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (9/8/2021). Sidang perdana RJ Lino tersebut beragendakan pembacaan dakwaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II pada tahun 2010. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Namun ia yang kala itu sebagai Dirut membantah terlibat dalam penetapan perusahaan pemenang pengadaan tersebut. Persoalan penetapan pemenang, pengadaan hingga besaran nilai kontrak sepenuhnya jadi tanggung jawab pejabat terkait.

Hal ini dia sampaikan saat membacakan nota eksepsi atau keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (16/8/2021).

"Proses pengadaan QCC adalah satu-satunya proses yang saya alami sebagai Dirut ikut terlibat mencari solusi setelah 9 kali gagal. Penetapan pemenang, pengadaan, serta besar nilai kontrak sepenuhnya tanggung jawab direktur terkait, sedangkan saya selaku dirut sama sekali tidak terlibat," kata RJ Lino.

RJ Lino menjelaskan proses pembelian dilanjutkan penunjukan langsung untuk pengadaan 3 unit QCC bermula pada Januari 2010.

Saat itu Kepala Biro Pengadaan menyampaikan tembusan nota dinas dari Direktur Teknik tentang penunjukan langsung PT Barata yang gagal.

"Proses pengadaan itu terkait dengan Kepala Biro Pengadaan dan Direktur yang bersangkutan, bukan tugas Direktur Utama," katanya.

Pada 18 Januari RJ Lino memberikan solusi melalui disposisi pada lembar memo atas nota dinas Direktur Operasional Teknik dan Biro Pengadaan.

Solusi yang diberikan RJ Lino yakni agar proses selanjutnya mengundang langsung HDHM China, STMC dari China, dan Doosan dari Korea dalam waktu segera.

Kemudian, pada 12 Maret 2010 RJ Lino mengatakan menerima nota dinas dari Direktur Operasional Teknik terkait pemilihan langsung. Kemudian ia memberikan disposisi. Adapun kata dia, pada lembar memo tak ada disposisi yang menyebut dirinya bisa menunjuk langsung HDHM.

"Kepala Biro pengadaan dan Direktur Teknik punya option untuk melakukan pengadaan ini bisa melalui lelang, pemilihan langsung, atau penunjukan langsing. Jadi peraturan boleh melalukan penunjukan langsung," kata dia.

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved