Sekjen Gerindra-Sekjen PDIP Bertemu Siang Ini, Bahas Apa?
Muzani diagendakan akan menemui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sufmi Dasco Ahmad membeberkan pertemuan itu hanya silaturahmi.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Siang ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani diagendakan bertolak ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, di Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/8).
Muzani diagendakan akan menemui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Kira-kira apakah yang akan dibahas keduanya?
Ketika dikonfirmasi Tribunnetwork, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjawab singkat bahwa pertemuan Gerindra dan PDIP kali ini hanyalah silaturahmi.
"Silaturahmi," ujar Dasco, ketika dikonfirmasi Tribunnetwork via pesan WhatsApp, Selasa (24/8).
Baca juga: Gerindra Setuju Amendemen Terbatas UUD 1945 Hanya untuk PPHN
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban dari pihak PDIP seputar agenda pertemuan tersebut.
Bahas Wacana Jokowi-Prabowo di 2024?
Wacana duet Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang terus bergulir.
Terbaru, terdengar kabar ada skenario yang bisa diambil Jokowi dengan memperpanjang masa jabatan presiden maksimal tiga tahun.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Network, pembicaraan skenario itu sudah berkembang di parlemen dan didiskusikan.
Opsi tersebut dapat diambil jika skenario perpanjangan tiga periode presiden urung dilakukan.
Meski demikian, kedua skenario itu tetap membutuhkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Perubahan konstitusi harus diusulkan minimal oleh satu per tiga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau 237 dari 711 anggota DPR dan DPD.
Baca juga: Hinaan Masyarakat Jadi Hal Meringankan bagi Eks Mensos Juliari Batubara Tuai Sorotan
Sumber Tribun Network menyebut nantinya ada dua pasal dalam konstitusi yang akan berubah jika amandemen konstitusi dilakukan.
Yakni menyelipkan ayat perpanjangan masa jabatan dalam keadaan darurat di pasal 7, serta menambahkan kewenangan MPR untuk menetapkan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam kondisi darurat.
Kondisi darurat yang dimaksud terkait dengan pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang dihasilkan dari pandemi itu sendiri.
Bahkan, sumber yang tak mau disebutkan namanya itu menilai duet Jokowi-Prabowo (Jokpro) bisa saja diwujudkan.
Sebab ada pembicaraan juga bahwa perpanjangan masa jabatan presiden, tidak diikuti oleh perpanjangan masa jabatan wakil presiden.
Konon, penggunakan kondisi darurat guna memuluskan skenario-skenario itu akan dimunculkan dekat 2024 atau kemungkinan lebih cepat dari itu.
Efek Makin Dekatnya Gerindra-PDIP
Kedekatan Gerindra dan PDIP semakin terlihat pascagelaran Pilpres 2019 silam.
Saat itu, Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP 'meminang' Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi menteri pertahanan di kabinetnya.
Tak hanya itu, dua elit Gerindra juga masuk jajaran kabinet Jokowi.
Satu di antaranya yaitu Edhy Prabowo yang didapuk menjadi menteri kelautan dan perikanan, sebelumnya akhirnya diberhentikan karena terjerat kasus korupsi benur.
Satu lagi adalah Sandiaga Uno, yang diserahi jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Baca juga: Menteri Investasi: Realisasi Penanaman Modal Sektor Pariwisata Menurun Tajam Selama Pandemi
Sebagai informasi, dalam dua gelaran pemilu presiden terakhir, sebenarnya Gerindra dan PDIP menjadi lawan dan menjagokan pasangan calon masing-masing.
Pada Pilpres 2014, PDIP mengusung pasangan Jokowi-Jusuf Kallla, sementara Gerindra mengusung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.
Sementara di Pilpres 2019, PDIP mengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, sementara Gerindra mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.