Breaking News:

KPK Jebloskan Eks Dirut PTPN III Dolly Parlugutan Pulungan ke Lapas Sukamiskin

Eksekusi itu dilakukan berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) RI Nomor: 237 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 12 Juli 2021.

Tribunnews/JEPRIMA
Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) (Persero) Dolly Pulungan usai menjaani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2019). Dolly Pulungan menyerahkan diri ke Gedung KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap distribusi gula. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim jaksa eksekusi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan eks Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Dolly Parlugutan Pulungan ke Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Dolly merupakan terpidana kasus suap distribusi gula di PTPN III (Persero) tahun 2019.

Eksekusi itu dilakukan berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) RI Nomor: 237 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 12 Juli 2021.

"Jumat (27/8/2021) Jaksa Eksekusi Rusdi Amin dan Andry Prihandono telah melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor : 237 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 12 Juli 2021 atas nama terpidana Dolly Parlagutan Pulungan dengan cara memasukkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama masa penahanan dan pidana yang sedang dijalani saat ini," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (28/8/2021).

Baca juga: ICW Rekomendasikan Dewas KPK Bawa Kasus Lili Pintauli ke Polisi Jika Terbukti Langgar Etik

MA mengabulkan PK Dolly Parlagutan Pulungan sebagai terpidana penerima suap distribusi gula di PTPN III.

Dalam putusan PK MA RI Nomor: 237 PK/Pid.Sus/2021 tanggal 12 Juli 2021, MA menjatuhkan hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Putusan itu mengurangi hukuman yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menjatuhkan vonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan karena Dolly terbukti menerima suap sebesar 345.000 dolar Singapura atau sekitar Rp3,55 miliar.

Alasan dikabulkannya PK Dolly, menurut hakim PK, karena Dolly dinilai sebagai korban pemerasan dengan ancaman kekerasan dan penipuan yang dilakukan oleh saksi Arum Sabil.

"Saat ini terpidana telah melakukan penyetoran pembayaran denda sebesar Rp200 juta tersebut melalui rekening penampungan KPK dan untuk selanjutnya dilakukan penyetoran ke kas negara," kata Ali.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved