Pelecehan dan Bullying di Kantor

Pegawai KPI Terlapor Kasus Pelecehan Lapor Balik, Aparat Hukum Agar Berhati-hati

Pembelaan hingga saran di tengah terduda pelaku pelecehan pegawai KPI justru melaporkan korban ke Polisi menggunakan UU ITE

Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
Gedung Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang berlokasi di Jalan. Ir. H Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (2/9/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Kepolisian masih memproses kasus pelecehan di lingkungan kerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dengan korban berinisial MS.

Seiring dengan hal itu, terduda pelaku pelecehan pegawai KPI justru melaporkan korban ke Polisi menggunakan UU ITE.

Berbagai fakta terungkap atas hal itu.

Termasuk di antaranya pembelaan terhadap korban.

Hingga saran agar polisi lebih berhati-hati dalam memproses hukum kasus tersebut.

Baca juga: Pengacara Pegawai MS Kecewa KPI Panggil Kliennya secara Internal, Tak Boleh Didampingi Kuasa Hukum

Inilah fakta-fakta yang terungkap setelah terduga korban pelecehan di lingkungan KPI Pusat dilaporkan balik terduga pelaku:

Bela LPSK: Tidak Bisa Dituntut

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menanggapi soal rencana tim kuasa hukum terduga pelaku pelecehan seksual di KPI yang akan melaporkan balik MS selaku terduga korban atas kasus tersebut.

Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan jika mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban maka saksi atau korban yang sedang menjalani kesaksian hukum tidak dapat dituntut hingga proses hukum selesai di tahap pengadilan.

"Kalau yang bersangkutan melapor ke LPSK, itu ada dalam UU perlindungan saksi dan korban. Jadi korban atau saksi yang diberikan kesaksian itu tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata," kata Hasto saat dihubungi via telepon, Selasa (7/9/2021).

Lebih lanjut kata Hasto, kalaupun ada gugatan balik dari terduga pelaku kepada terduga korban itu sifatnya harus dikesampingkan.

Dalam hal ini, Hasto menyebut kalau aparat penegak hukum yang sedang menangani perkara harus mengutamakan proses hukum yang pertama yakni upaya pelaporan yang dilayangkan korban.

"Kalau ada gugatan balik kepada yang bersangkutan, itu harus di nomor duakan, jadi aparat penegak hukum harus memproses peristiwa yang dilaporkan oleh korban lebih dulu, jadi saya harap aparat penegak hukum ya mentaati itu dengan perspektif korban yang baik," ucapnya.

Hanya saja, bukan berarti pelaporan yang akan dilakukan terduga pelaku tidak diterima, kata dia, hal itu bisa saja diterima, namun, harus kembali menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved