Breaking News:

Bupati Banjarnegara Jadi Tersangka

KPK Terus Dalami Pengaturan Proyek di Banjarnegara

KPK terus mendalami dugaan adanya pengaturan proyek yang dimainkan Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) bersama Kedy Afandi (KA).

Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/1/2020) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan adanya pengaturan proyek yang dimainkan Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) bersama Kedy Afandi (KA).

Pendalaman dilakukan lewat pemeriksaan Direktur PT Harya Dewa, Sugeng Karyoto pada Selasa (14/9/2021) di Gedung Perwakilan BPKP DI Yogyakarta.

Sugeng diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi, yang menjerat Budhi dan Kedy.

"Sugeng Karyoto (Direktur PT Harya Dewa), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya pengaturan paket proyek pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara baik langsung oleh tersangka BS maupun melalui KA," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: KPK Duga Budhi Sarwono Atur Pemenang Proyek di Banjarnegara

Selain itu, di hari dan tempat yang sama, tim penyidik KPK turut memeriksa Wakil Direktur/pemilik PT Himah Kurnia, Herry Mudzakir.

"Herry Mudzakir (Wakil Direktur/ Pemilik PT Himah Kurnia), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi berbagai barang bukti yang diperoleh tim penyidik saat melakukan penggeledahan beberapa waktu lalu dan sekaligus dilakukan penyitaan dokumen," ungkap Ali.

KPK menjerat Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) dan Kedy Afandi (KA) selaku pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018.

Baca juga: KPK Periksa Direktur PT Anugrah Setya Buana Sebagai Saksi Kasus Korupsi Bupati Banjarnegara

Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut bahwa pada September 2017, Budhi memerintahkan Kedy yang juga orang kepercayaan dan pernah menjadi ketua tim sukses dari Budhi saat mengikuti proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjarnegara untuk memimpin rapat koordinasi (rakor).

Rakor tersebut dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sebagaimana perintah dan arahan Budhi, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai 20 persen dari nilai proyek dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai proyek.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved