Breaking News:

Komisi II DPR Berikan Apresiasi kepada Pemerintah Papua dan Papua Barat 

"Mereka meminta kepada DPR khususnya Komisi II untuk mengawal peraturan pemerintah," katanya. 

Penulis: chaerul umam
istimewa
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Komarudin Watubun memberikan apresisasi kepada pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang aktif memberikan masukan kepada pihaknya terkait dengan prores tindak lanjut UU Otsus Papua. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Komarudin Watubun memberikan apresisasi kepada pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang aktif memberikan masukan kepada pihaknya terkait dengan prores tindak lanjut UU Otsus Papua

Niat baik dan antusiasnya mereka harus disikapi positif sebagai upaya untuk mengawal perjalanan UU Otsus Papua kedepan agar lebih baik dari 20 tahun sebelumnya. 

"Mereka sangat serius mengawal UU Otsus ini. Mereka tidak ingin pengalaman 20 tahun lalu terjadi lagi karena ada masalah yang tejadi pada Otsus Papua," ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/9/2021). 

Dikatakannya meskipun telah ada perubahan pada UU Otsus, namun jika tidak dijabarkan dengan baik oleh pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah dengan benar maka akan mengulang lagi kesalahan yang sama seperti 20 tahu lalu UU Otsus berlangsung.

Baca juga: Komite I DPD RI Tindak Lanjuti Masukan Materi Muatan RPP Otsus Papua

UU Otsus telah direvisi dengan baik sehingga perlu implementasi dalam Peraturan Pemeritah harus benar-benar mencerminkan keinginan rakyat Papua dalam semangat UU Otsus. 

"Mereka meminta kepada DPR khususnya Komisi II untuk mengawal peraturan pemerintah," katanya. 

Seperti dicontohkannya pihaknya telah mengusulkan pembentukan Badan khusus Percepatan Pembangunan Papua yang independen dalam rangka menyukseskan pelaksanaan UU Otsus Papua kedepan. 

Harapan masyarakat Papua dan Papua barat Badan yang dibentuk bisa menyelesaikan  masalah Papua dan Papua Barat bukan saja soal Otsus namun Pembangunan disana keseluruhan bisa terkonsolidasi dengan baik. 

"Ide dasar dari pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua dibuat agar tokoh-tokoh intelektual di Papua dan Papua Barat yang memiliki kapasitas direkrut untuk berpatisipasi dalam menentukan perjalanan UU Otsus kedepan," tambahnya.  

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved