Breaking News:

Mahfud MD Usahakan Permohonan Amnesti Saiful Mahdi Segera Diproses

Dengarkan masukan dari berbagai pihak, Mahfud MD akan usahakan permohonan amnesti untuk terpidana Undang-Undang ITE Saiful Mahdi segera diproses.

Penulis: Gita Irawan
SERAMBINEWS.COM/Facebook
Kolase Dr Saiful Mahdi dan Surat Panggilan Pemeriksaan Polisi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan akan mengusahakan permohonan amnesti untuk terpidana Undang-Undang ITE Saiful Mahdi segera diproses.

Mahfud mengatakan telah mendengarkan masukan dari berbagai pihak dan akan menindaklajuti secepatnya. 

Menurutnya permohonan amnesti terkait kasus Saiful Mahdi tersebut layak diajukan.

Namun demikian, ia mengatakan keputusan amnesti tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo

Baca juga: Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif: Grasi, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi

Hal tersebut disampaikannya saat berdialog membahas permohonan amnesti untuk Saiful Mahdi dengan Istri dari Saiful Mahdi Dian Rubianty, Direktur LBH Banda Aceh Syahrul Putra, dan Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto secara daring pada Selasa sore (21/9/2021). 

“Kita akan memproses, mudah-mudahan bisa secepatnya. Kita usahakan, karena keputusan amnesti ada di Presiden. Kita usahakan agar keputusan tentang ini tidak membutuhkan waktu yang lama,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis pada Selasa (21/9/2021).

Mahfud juga mengungkapkan bahwa pemerintah sesuai dengan keinginan Presiden agar menjadikan hukum sebagai alat membangun ketenangan di masyarakat dan bukan untuk membuat gaduh serta susah masyarakat.

Baca juga: Mahfud MD Buka Opsi Bangun Rumah Rehab Rencana Pemanfaatan Aset Sitaan BLBI

Maka, kata Mahfud, pemerintah mengupayakan restorative justice yang kemudian direspons Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan hingga delapan peraturan agar tidak mudah menghukum orang. 

Menurutnya dalam praktik hukum pidana, hakim, jaksa dan polisi seringkali tetap memaksakan menghukum karena terjebak syarat formal yakni asal kriteria dan unsur pidana terpenuhi.

Namun terkait kasus yang dialami Saiful, kata Mahfud, terjadi pada 2019 sedangkan kebijakan pemerintah tentang keadilan restorative terkait UU ITE baru diterapkan setelahnya.

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved