Breaking News:

Kebakaran di Lapas Tangerang

Enam Keluarga Korban Tewas Kebakaran Lapas Tangerang Bakal Gugat Pemerintah Lewat PTUN

6 keluarga narapidana yang tewas dalam kebakaran Lapas Tangerang akan menggugat dua hal kepada pemerintah pusat.

Warta Kota/Henry Lopulalan
Para keluarga mendatangi Posko Ante Morten OPS DVI di RS Sukamto, Kramatjati, Kramatjati, Jakarta Timur, Rabu, (8/9/2021). Para keluarga akan diambil sample DNA untuk pemeriksaan DNA serta foto dan ciri keluarga untuk mengenali 41 jenasah korban kebakaran di Lapas Tangerang. (WARTAKOTA/ 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebakaran Lapas Tangerang yang menewaskan 49 orang membuat beberapa keluarga napi masih diliputi kesedihan. 

Atas peristiwa itu, sebanyak 6 keluarga narapidana yang tewas akan menggugat dua hal kepada pemerintah pusat.

Mereka menuntut ganti rugi atas meninggalnya para napi dan menuntut pemerintah pusat untuk membenahi sistem pemasyarkatan di Indonesia.

Baca juga: Hari Ini Polda Metro Jaya Umumkan Tersangka Baru Kasus Kebakaran Lapas Kelas I Tangerang

Pengacara publik LBH Masyarakat Maruf Bajammal mengatakan, untuk tuntutan soal ganti rugi.

Rencananya, pihak keluarga yang ia dampingi akan mengambil tuntutan di ranah perdata.

"Tuntutan ganti rugi di ranah perdata sesuai keinginan perwakilan keluarga napi. Yang lainnya tuntutan perbuatan melawan hukum dan itu masuknya ke ranah administrasi karena yang kami gugat dalam hal ini adalah pemerintah," kata Maruf Selasa (28/9/2021).

Para keluarga mendatangi Posko Ante Morten OPS DVI di RS Sukamto, Kramatjati, Kramatjati, Jakarta Timur, Rabu, (8/9/2021). Para keluarga akan diambil sample DNA untuk pemeriksaan DNA serta foto dan ciri keluarga untuk mengenali 41 jenasah korban kebakaran di Lapas Tangerang. (WARTAKOTA/
Para keluarga mendatangi Posko Ante Morten OPS DVI di RS Sukamto, Kramatjati, Kramatjati, Jakarta Timur, Rabu, (8/9/2021). Para keluarga akan diambil sample DNA untuk pemeriksaan DNA serta foto dan ciri keluarga untuk mengenali 41 jenasah korban kebakaran di Lapas Tangerang. (WARTAKOTA/ (Warta Kota/Henry Lopulalan)

Terkait dengan tuntutan tersebut, kliennya menginginkan pembenahan sistem di lapas.

Kuasa hukum yang terdiri dari LBH Masyarakat dan LBH lainnya bakal melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Untuk gugatan ini kami akan dampingi keluarga korban untuk melayangkannya ke PTUN," jelas Maruf.

Maruf menjelaskan kini pihaknya masih menyiapkan materi kedua tuntutan itu.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved