POPULER Nasional: Bocoran Kriteria Calon Panglima TNI | Fadli Zon Sarankan Risma Terapi
Inilah berita populer nasional dalam 24 jam terakhir, mulai bocoran kriteria calon Panglima TNI hingga Fadli Zon sarankan Mensos Tri Risma terapi
Penulis:
Facundo Chrysnha Pradipha
Editor:
Arif Fajar Nasucha
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Inilah berita populer nasional dalam 24 jam terakhir.
Mulai dari berita jawaban Yusril Ihza Mahendra atas tuduhan dibayar Rp 100 M gugat AD/ART Demokrat.
Lalu Istana bocorkan kriteria calon Panglima TNI.
Fadli Zon sarankan tindakan terapi untuk Menteri Sosial, Tri Rismaharini, yang viral karena marah lagi.
Hingga berita Presiden Joko Widodo bayar Rp 1 juta untuk beli pisang di Pasar Sota di Kabupaten Merauke, papua.
Baca juga: POPULER Internasional: Rodrigo Duterte Mundur dari Dunia Politik | Obat Molnupiravir untuk Covid-19
1. Jawaban Yusril
Advokat Yusril Ihza Mahendra memberi tanggapan soal tudingan ia dibayar Rp 100 miliar oleh kubu KLB Moeldoko untuk menggugat AD/ART Partai Demokrat tahun 2020.
Yusril mengaku lebih memilih membiarkan tuduhan tersebut.
Sambil bercanda, ia mengatakan ada sisi baik dari tudingan dibayar Rp 100 miliar itu.
Namun, ia kembali menegaskan tak menanggapi terlalu jauh atas tuduhan tersebut.
"Bagus juga lah kalau saya dibilang Rp 100 miliar, artinya orang tidak sembarangan juga minta tolong sama saya bayarnya Rp 100 miliar. Kalau umpanya yang begitu ditanggapi ya bikin repot."
"Saya pikir biarin saja lah, tidak usah ditanggapi. Kalau saya bilang tidak, orang enggak percaya. Kalau saya bilang iya, orang juga enggak percaya," kata Yusril, dikutip dari tayangan YouTube Medcom.id, Sabtu (2/10/2021).
Yusril menyebut, seorang advokat bekerja berdasarkan kode etik dan Undang-Undang Advokat.
2. Istana Bocorkan Kriteria Calon Pengganti Panglima TNI
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada akhir November 2021 mendatang.
Namun informasi terkait nama calon pengganti Panglima TNI belum ditetapkan atau diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR RI.
Lantas, apa saja pertimbangan Presiden Jokowi dalam memilih calon pengganti Marsekal Hadi?
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin buka suara terkait kriteria pemilihan calon pengganti Marsekal Hadi.
Menurutnya, selain calon yang kuat dalam penguasaan organisasi seperti kemampuan leadership dan manajemen, ada faktor lain yang menjadi pertimbangan pemerintah.
3. Fadli Zon Sarankan Risma Jalani Terapi
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon memberi komentar atas perilaku Menteri Sosial, Tri Rismaharini yang kembali memarahi pegawai di depan publik.
Diketahui, Risma memarahi-marahi seorang pegawai pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo pada Kamis (30/9/2021) lalu.
Fadli Zon menilai kemarahan Risma di depan umum sudah melebihi batas.
Menurutnya, sebuah masalah tak akan selesai dengan cara meluapkan amarah.
Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter-nya,@FadliZon, Minggu (3/10/2021).
4. Jokowi Bayar Rp 1 Juta untuk Beli Pisang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan diri melihat dan berbelanja di Pasar Sota di Kabupaten Merauke, Papua, Minggu (3/10/2021).
Jokowi menyambangi pasar tersebut setelah meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota.
Dilansir laman presidenri.go.id, Jokowi sempat berbincang-bincang dengan sejumlah penjual.
Jokowi juga membeli bawang dan pisang.
Ketika membeli pisang, Jokowi bertanya berapa harga satu sisir pisang.
Mama penjual kemudian menyebut harga per satu sisir Rp 5.000.
"Saya beli empat, jadi semua dua puluh ribu rupiah," kata Jokowi.
Akan tetapi, Presiden Jokowi memberikan uang Rp 100.000 sebanyak 10 lembar.
5. Langkah Kemenaker soal 758.327 Pekerja Batal Terima BSU
Sebanyak 758.327 pekerja batal menerima bantuan subsidi upah (BSU) Rp1 juta yang diberikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Alasannya, data pekerja calon penerima BSU Rp1 juta tersebut ditemukan duplikasi.
Duplikasi yang dimaksud, yakni pekerja telah menerima bantuan sosial lainnya, sehingga data tersebut dianggap tidak memenuhi syarat sebagai penerima BSU.
Hal itu disampaikan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/09/2021).
"Kami telah melakukan verified data untuk menghindari bansos-bansos lain dan dikeluarkan dari data BSU," kata Indah, dikutip laman Kemnaker.
Dari total sebanyak lebih dari 8 juta penerima BSU, kemudian setelah dilakukan pengecekan dan diverifikasi, ditemukan 758.327 data pekerja yang duplikasi bansos atau telah menerima bantuan sosial lain.
(Tribunnews.com)
