RUU HPP Segera Disahkan, NIK akan Difungsikan Jadi NPWP

RUU HPP juga mampu membangun sistem administrasi perpajakan menjadi efisien.

Sehingga, meminimalisir hal-hal yang bisa menggerus potensi penerimaan pajak.

Selain itu, dalam RUU HPP juga akan tertuang aturan baru Pajak Penghasilan (PPh) yang disebut Sri Mulyani akan menguntungkan rakyat kecil.

Sebab, semakin kaya pribadi maka akan dikenakan pajak lebih besar.

Nantinya akan ada lima poin wajib pajak, yakni: 

1. Sampai dengan Rp 60 juta: 5 persen

2. Rp50-250 juta: 15 persen

3. Rp250-500 juta: 25 persen

4. Rp500-Rp5 miliar: 30 persen

5. di atas Rp5 miliar: 35 persen

Tak hanya pajak penghasilan, di dalam RUU HPP juga terdapat aturan mengenai pajak karbon yang menurut pemerintah digunakan untuk menurunkan emisi dan mendukung ekonomi hijau.

Meski demikian, peraturan tersebut justru ditolak oleh sejumlah asosiasi.

Salah satunya Asosiasi Industri Plastik Indonesia Inaplas.

Menurut Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono, pihaknya menilai pajak karbon justru makin menegaskan inovasi energi yang selama ini dilakukan perusahaan tidak ada artinya.

"Jadi kita banyak melakukan inovasi yang tujuannya menurunkan emisi yang ujung-ujungnya kita menurunkan ongkos produksi. Tapi lagi-lagi 20 persen ada di listrik."