Tak Hanya Jokowi, Pimpinan DPR juga Dukung BUMN yang Sakit Ditutup: Hanya Jadi Beban Negara

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo  (Jokowi) jengkel ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tak berkembang, beberapa waktu lalu.

Menurut Jokowi, BUMN harus segera go international dengan melakukan adaptasi model bisnis era kini, seiring perkembangan teknologi hingga dampak kondisi pandemi Covid-19.

Ia bahkan tak segan-segan mengancam untuk menutup BUMN yang tak menunjukkan arah perbaikan.

"Jadi kalau saudara tidak merespon, dengan adaptasi tidak cepat-cepatnya. Kalau pak Menteri (Erick Thohir) sampaikan kepada saya. Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN."

"Kalau saya, langsung tutup saja. Enggak ada selamat-selamatin kalau sudah kayak gini," tegas Jokowi saat pertemuan dengan para Direktur Utama BUMN, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Jokowi Minta Pembukaan Penerbangan Internasional Dievaluasi Rutin

Kegeraman Jokowi itu pun didukung oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Puan menilai, perusahaan BUMN yang sakit itu tetap sulit pulih meskipun banyak menerima modal dari APBN dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

Sehingga, menurut dia, BUMN yang tak memberikan manfaat pada masyarakat lebih baik ditutup.

"BUMN-BUMN yang tidak berdaya guna dan cenderung menghabiskan uang rakyat memang lebih baik ditutup karena hanya menjadi beban negara,” kata Puan, Senin (18/10/2021, dikutip dari laman dpr.go.id.

Diketahui, dalam pengarahan kepada jajaran dirut BUMN, Jokowi juga menyoroti perusahaan plat merah yang sering mendapat suntikan PMN, tetapi tak segera berbenah memperbaiki kondisi perusahaan.

Baca juga: Menteri BUMN Bersama IndiHome Semangati Komunitas di Papua

Puan menegaskan perlu ada langkah tegas pemerintah untuk berhenti memberi suntikan dana PMN terus menerus pada BUMN yang tak bisa berkembang.

Pimpinan DPR itu juga menyinggung buruknya pengelolaan perusahaan BUMN hingga profesional jajaran di dalamnya.

"Harus ada langkah tegas untuk menghentikan PMN terhadap BUMN yang tak bisa lagi berkembang."

"Percuma bertahan, tapi tak bisa maju akibat buruknya tata kelola perusahaan dan rendahnya profesionalisme para pengurusnya,” tutur politisi PDI-Perjuangan itu.

Baca juga: Curhat Erick Thohir ke Jokowi Alami Beban sebagai Menteri BUMN: Terus Terang, Berat Bapak

Ia pun mengingatkan tujuan penyelenggaran BUMN yakni memberikan manfaat umum bagi warga.

Ketika tujuan BUMN itu tak terpenuhi, upaya penyelamatan pemerintah pun akan sia-sia.

"PMN yang berasal dari APBN yang merupakan uang rakyat itu seharusnya digunakan BUMN untuk membantu ekonomi nasional dan ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah ‘lenyap’ oleh pengelolaan yang buruk," lanjut dia.

Pengelolaan perusahaan yang buruk itu diduga karena ditemukan banyak 'permainan' di BUMN sendiri.

Baca juga: Pernah Jadi Timses Jokowi, Penunjukan Juri Ardiantoro Jadi Ketua Pansel KPU-Bawaslu Disebut Tak Pas

Sehingga, Puan meminta masalah ini harus tuntas sampai ke akara-akarnya.

"Adanya permainan-permainan ini diakui sendiri oleh Kementerian BUMN, termasuk di antaraya ada pada sektor industri gula dalam negeri."

"Maka kami mendukung berbagai upaya efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang buruk,” tandasnya.

(Tribunnews.com/Shella Latifa)