Breaking News:

Seleksi KPU dan Bawaslu

Pansel Akan Cek Track Record Setiap Pendaftar Calon Anggota KPU dan Bawaslu

Chandra M. Hamzah mengatakan, pihaknya bakal melakukan pengecekan kepribadian para bakal calon anggota KPU dan Bawaslu.

Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027, Chandra M Hamzah berpose usai wawancara khusus dengan Tribun Network di Jakarta, Senin (1/11/2021). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Panitia Seleksi (Pansel) anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 Chandra M Hamzah mengatakan, pihaknya bakal melakukan pengecekan kepribadian para bakal calon anggota.

Adapun hal itu dilakukan kata Chandra dengan metode pemantauan atau melihat track record guna melihat juga sisi integritas dari calon anggota.

Sebab, integritas merupakan poin penting dalam perekrutan bakal calon anggota KPU dan Bawaslu.

Jadi kita akan lihat track record nya kita akan cek kepribadian nya potensinya segala macam kita akan cek, itu nomer satu lah yang gabisa ditawar," kata Chandra saat dijumpai Tribunnews.com, di Gedung Capital Palace, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (1/11/2021).

Kata Chandra, pihaknya akan melihat track record dari para bakal calon anggota KPU dan Bawaslu itu hingga ke kerabat dekat dari yang bersangkutan.

"Tim kita ke masyarakat kita akan mengetahui calon-calon tersebut sekitar, siapa aja, tetangganya, temannya, teman sekantor, SD, SMP, SMA, kuliah ya semua pihak supaya kita bisa melakukan maping ya, kira-kira dia ini orangnya seperti apa gitu ya itu yang kita harapkan nanti," katanya.

Baca juga: Pansel Pastikan Proses Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu Berlangsung Fair

Lebih lanjut Chandra mengatakan, beberapa hal yang akan dilihat pihaknya yakni melihat jejak kriminal dari para bakal calon anggota tersebut.

Itu dilakukan dengan melakukan pengecekan ke pihak Kepolisian RI, KPK, Mahkamah Agung dan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Siapa yang bisa memprokeed kita datang untuk melihat jejak kriminal kan tentu saja di undang-undang dibilang gak boleh dihukum dengan ancaman pidana 5 tahun kita akan meminta bantuan dari kepolisian dari kejaksaan dari kpk kemudian dari Mahkamah Agung pengadilan kita akan meminta bantuan mereka," bebernya.

Halaman
1234
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved