Minta Maaf, Gerindra Tegaskan Sindiran Fadli Zon ke Jokowi Bukan Sikap Partai

 
Terkait sindiran Fadli Zon kepada Presiden Jokowi itu, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyindir balik Fadli dengan menyebut bahwa mantan Wakil Ketua DPR itu hanya mampu memberikan kritik tanpa aksi.

Menurut Hasto, kader dan menteri dari partainya sudah turun Sintang membantu warga yang terdampak banjir.

"Itu bukti-bukti PDIP turun ke Sintang," kata Hasto sembari memamerkan foto dan video aktivitas sejumlah kader PDIP membagikan paket bantuan kepada warga Sintang.

Hasto juga menceritakan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini atas perintah Presiden Jokowi juga sudah terjun langsung ke Sintang membagikan bantuan kepada warga.

Dari video yang diperlihatkan Hasto, tampak Risma bersama warga turun langsung di tengah banjir.

"Bu Risma dan Lazarus, Ketua DPD PDIP, langsung turun saat bencana. Fadli Zon ke mana?" ujarnya.

Di sisi lain, Hasto bertanya balik apa yang sudah dilakukan Fadli Zon.

"Politik itu satunya kata dan perbuatan. PDI Perjuangan sangat memahami kondisi banjir di Kalbar. Bahkan partai melalui Baguna partai sudah bergerak cepat.

Bu Risma sebagai Menteri Sosial juga sudah menerima arahan langsung dari Presiden Jokowi dan langsung bergerak, turun membantu rakyat di Kalbar.

Berhari-hari di Kalbar. Demikian pula Lazarus, Ketua DPD PDI Perjuangan dan sekaligus Ketua Komisi V DPR RI, sudah terjun langsung membantu rakyat. Sementara itu, Pak Fadli Zon hanya memberikan kritik tanpa perbuatan nyata," kata Hasto.

Pembelaan untuk Jokowi bukan hanya dari Hasto. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menuding Fadli kurang baca.

Ia menyarankan Fadli Zon lebih banyak membaca buku, utamanya soal soal regulasi penanganan bencana.

"Umpama Fadli, ya saya kira terima kasih ya dia memberikan apresiasi atas peresmian Sirkuit Mandalika. Tapi kalau dia nyinyir seperti itu, itu artinya bahwa dia masih butuh banyak baca lagi, banyak baca beberapa regulasi untuk dia memahami," kata Ngabalin.

"Karena, dengan statement itu, tidak terlalu etis bagi seorang anggota DPR, karena saya mengukur dengan dirinya saya waktu saya menjadi anggota DPR RI," imbuhnya

Kurang baca regulasi yang dimaksud Ngabalin adalah adanya pembagian tugas dalam penanganan bencana di suatu wilayah.