Breaking News:

Parpol Non-Senayan Wajib Verifikasi Faktual, Perindo Klaim Sudah Siapkan Diri

Partai Perindo menanggapi santai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan judicial review terkait UU Pemilu.

Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Sekretaris jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Perindo menanggapi santai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan judicial review terkait Pasal 173 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2017 atau UU Pemilu.

Adapun bunyi Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yakni parpol peserta-peserta Pemilu ditetapkan atau dinyatakan lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

MK memutuskan Parpol yang tidak lolos ke Senayan pada Pemilu 2019 tetap harus menjalani verifikasi faktual.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq menilai, putusan MK tersebut sudah bisa diprediksi sebelumnya.

"Penolakan MK ini sesuai dengan perkiraan sebelumnya. Jadi buat Partai Perindo tidak ada masalah," kata Rofiq saat dikonfirmasi Tribun, Kamis (25/11/2021).

Rofiq mengatakan, Perindo menerima keputusan MK tersebut.

Alasannya, Perindo telah menyiapkan diri untuk menjalani tahapan proses verifikasi.

"Perindo sejak awal mempersiapkan diri untuk verifikasi sesuai perintah undang-undang," ucapnya.

Di sisi lain, Rofiq menilai ada ketidakadilan dalam putusan MK tersebut.

Baca juga: Pemilu Tetap Serentak: MK Tolak Uji Materi UU Pemilu, Parpol Non-Senayan Wajib Verifikasi Faktual

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved